Manokwari (ANTARA) - Pelaksana Program USAID Kolaborasi menggelar diseminasi laporan hasil analisis kebutuhan peningkatan layanan pendidikan di Provinsi Papua Barat kepada para pemangku kepentingan terkait pendidikan di wilayah tersebut.
"Kegiatan ini untuk menghimpun gagasan untuk meningkatkan layanan publik pendidikan di Papua Barat dalam kerangka otsus," kata Senior Program Manager USAID Kolaborasi Radika Pinto di Manokwari, Rabu.
Dia mengatakan bahwa diseminasi laporan hasil analisis juga ditujukan untuk membuka ruang diskusi yang produktif dan interaktif mengenai masalah pendidikan di Provinsi Papua Barat serta program dan kebijakan yang direkomendasikan untuk mengatasinya.
"Saya berharap pada pertemuan ini kita bawa semangat kolaborasi sehingga bisa menjadi warisan bagi anak-anak kita, sehingga target Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif dapat tercapai," katanya.
Menurut dia, laporan hasil analisis kebutuhan peningkatan layanan pendidikan di Provinsi Papua Barat disusun berdasarkan studi yang dilakukan selama empat bulan dari Januari sampai April 2023.
Studi tersebut, kata dia, mencakup dialog kelompok terarah dan wawancara mendalam dengan 79 informan yang mewakili kelompok pemerintah, kelompok penyedia layanan pendidikan, kelompok perempuan, kelompok penyandang disabilitas, kelompok anak muda, dan tokoh agama.
Ia menyampaikan bahwa hasil studi mengenai tata kelola pendidikan dapat dijadikan sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan program pendidikan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi penduduk.
"Jika dari perencanaan di awal sudah salah, maka implementasi tentu akan banyak permasalahan," kata dia.
Kepala Bidang Otonomi Khusus Bappeda Provinsi Papua Barat Dian Diah S. Come mengatakan bahwa pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan pendidikan dalam upaya mewujudkan Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat, menurut dia, memerlukan masukan mengenai isu-isu strategis bidang pendidikan untuk merencanakan kebijakan dan program pendidikan.
"Kami akan merespons baik hasil (studi) ini jika disampaikan kepada kami untuk dianalisa, nanti kebijakan kita sampaikan kepada pimpinan, sehingga ketika di dalam RAP itu betul-betul jelas dan dampak yang dihasilkan itu jelas untuk program lima tahun, 20 tahun, ataupun sampai dengan 45 tahun," katanya.
