Jayapura (ANTARA) - Kepala Kanwil Bulog Papua dan Papua Barat, Raden Guna Dharma, mengakui hingga kini baru 10 persen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapat bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras di Tanah Papua yang terdiri enam provinsi.
"Memang benar baru 10 persen KPM yang menerima bansos beras karena masih menunggu hasil verifikasi dan validasi data yang dilakukan masing-masing pemerintah daerah," kata Raden Guna Dharma di Jayapura, Senin.
Ia mengatakan Kanwil Perum Bulog Papua dan Papua Barat mendapat jatah 8.249 ton untuk 824.000 KPM yang tersebar di Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.
Dari enam provinsi tercatat Provinsi Papua Pegunungan yang memiliki delapan kabupaten belum mengirimkan data hasil verifikasi dan validasinya sehingga belum ada KPM yang menerima bansos.
Wilayah Provinsi Papua Pegunungan meliputi Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Tolikara, Nduga, Yalimo, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang.
"Bulog baru akan menyalurkan bansos setelah ada surat terkait hasil verifikasi dan validasi," katanya.
Diakuinya, penyaluran beras bansos itu akan dihentikan sementara dari tanggal 8 hingga 13 Februari, namun pihaknya berharap khusus untuk di Tanah Papua diberi pengecualian karena itu merupakan bantuan pangan yang tidak bisa ditunda, apalagi harga beras sudah mulai mengalami kenaikan.
"Bulog Papua dan Papua Barat masih menunggu surat dari pemda di Tanah Papua untuk diteruskan ke pusat terkait permintaan agar penyaluran beras bansos tetap dilaksanakan di tanggal 8-13 Pebruari," katanya.
