Manokwari (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Jhon Wempi Wetipo mengatakan perencanaan program pembangunan di Provinsi Papua Barat harus berbasis data guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada masa mendatang.
"Musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tahun dibuat, tapi outputnya belum maksimal karena data belum akurat," kata Wamendagri saat Musrenbang Provinsi Papua Barat Tahun 2024 di Manokwari, Senin.
Menurut dia, akurasi data yang digunakan saat menyusun perencanaan program akan memudahkan setiap pemerintah daerah untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan wilayah.
Hal itu berdampak positif terhadap upaya pemerintah merealisasikan peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses layanan publik, dan peningkatan daya saing daerah.
"Kalau pemerintah daerah mampu menyajikan data yang baik, penyusunan program jauh lebih tepat sasaran," jelas dia.
Wamendagri mengingatkan bahwa pembahasan perencanaan program yang dilakukan melalui forum musrenbang, wajib memprioritaskan kepentingan masyarakat luas terutama masyarakat asli Papua di Papua Barat.
Perencanaan program pembangunan daerah juga perlu disinkronkan dengan perencanaan pembangunan nasional sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo pada peluncuran Indonesia Emas 2045.
"Tujuan musrenbang itu untuk kepentingan masyarakat umum bukan kelompok tertentu. Semua harus satu pemahaman," ucap Jhon.
Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere menuturkan penyelenggaraan musrenbang tentunya dimulai dari tingkatan kampung kemudian kabupaten hingga provinsi.
Musrenbang itu meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) 2025-2045, rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) 2025, dan musrenbang otonomi khusus 2024.
"Proses yang sudah dimulai dari tingkat kampung, akan dipilah sesuai skala prioritas," jelas Ali Baham.
Dia mengakui bahwa ketepatan dan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan di seluruh wilayah Papua Barat, tentunya ditopang oleh perencanaan yang berbasis keakuratan data lapangan.
Perumusan semua rencana program harus disesuaikan dengan konteks spesifik, realistis, dan memiliki target waktu pelaksanaan dari program dimaksud sehingga mampu menjawab berbagai permasalahan sosial masyarakat.
"Kalau perumusan perencanaan program dilakukan dengan sebaik mungkin, maka 70 persen program itu berhasil dilakukan," ujar Ali Baham.
