Manokwari (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat menegaskan bahwa anggota panitia pemilihan distrik/kecamatan (PPD/PPK)) pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 harus berada dalam satu komando.
"Banyak yang pintar, tapi kami butuhkan PPD yang bisa melaksanakan perintah dari KPU kabupaten, KPU provinsi hingga KPU RI. Kita dalam satu rantai komando," kata anggota KPU Papua Barat Abdul Muin Salewe pada pelantikan anggota PPD Manokwari untuk pilkada 2024, di Manokwari, Kamis.
KPU Manokwari melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah 45 anggota PPD yang akan bertugas di sembilan distrik (kecamatan) di Manokwari ini dilakukan secara serentak berbarengan dengan pelantikan 36.440 PPD se-Indonesia.
Muin menjelaskan bahwa dengan pelantikan para anggota PPD tersebut maka mereka sudah masuk dalam badan ad hoc KPU dan harus menjalankan tugas secara profesional sesuai aturan yang berlaku.
"Hindari perselisihan antar sesama anggota PPD. Jangan hanya gara-gara masalah sepele justru bisa jadi persoalan. Pilkada di Manokwari menjadi barometer pilkada di Papua Barat, jangan dirusak dengan kerja-kerja yang tidak profesional," ujarnya.
Setelah pelantikan tersebut, kata dia, KPU provinsi akan memberikan pelatihan agar anggota PPD minimal mempunyai pengetahuan yang sama dengan komisioner KPU tingkat kabupaten.
"Pengetahuan dan mental PPD harus sama dengan komisioner KPU kabupaten. KPU daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten siap mendukung PPD dalam menjalankan tugasnya pada pilkada 2024," ujarnya.
Dia berharap PPD di Manokwari bisa meningkat kapasitasnya, sehingga kelak anggota PPD siap menjadi anggota KPU tingkat kabupaten ataupun provinsi.
Ketua KPU Manokwari Christine Ruth Rumkabu menyatakan, setelah dilantik seluruh anggota PPD harus siap bekerja untuk KPU dan penyelenggaraan pemilu yang jujur, damai dan bermartabat.
"Tugas awal yang harus dilakukan PPD adalah menuju ke masing-masing distrik untuk memperkenalkan diri pada jajaran pemerintahan distrik dan membangun komunikasi yang baik sejak awal. Tidak hanya pemerintahan distrik, tapi juga berkoordinasi ke tingkat kelurahan," ujarnya.
Apalagi saat ini, kata dia, PPD mempunyai tim kesekretariatan yang anggotanya aparatur sipil negara (ASN) dari pemerintah distrik, sehingga komunikasi dan konsolidasi harus dibangun sejak awal.
"Tim kesekretariatan dalam kewenangan dan tugasnya, membantu seluruh proses administrasi PPD sampai pelaporan keuangan," ujarnya.
Ia juga menegaskan anggota PPD tidak bisa mengatur tentang administrasi karena administrasi menjadi tanggung jawab dari tim kesekretariatan. PPD harus bisa membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pemerintah distrik.
"Hari ini dilantik, besok sudah mulai kerja. Garis komando PPD jelas, KPU kabupaten, KPU provinsi hingga KPU RI. Ketika KPU memberi arahan petunjuk, tinggal laksanakan, jangan keluar dari petunjuk itu. Jangan sampai perahu besar ini bocor gara-gara ulah oknum dan kita semua tenggelam," ujarnya.
