Wasior (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat mengupayakan agar Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Kampung Werianggi di Distrik (kecamatan) Nikiwar naik kelas menjadi kawasan transmigrasi dengan status Mandiri pada 2025.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Teluk Wondama Adhar di Wasior, Jumat, mengatakan, saat ini status UPT Werianggi masih pada kategori Berkembang dengan Indeks Pembangunan Kawasan Transmigrasi (IPKT) sebesar 42,67 poin.
"Kalau IPKT di atas 50 maka masuk kategori Mandiri. IPKT Werianggi masih di angka 42,67 poin berarti kita membutuhkan setidaknya 7,33 lagi untuk bisa menjadi UPT Mandiri," katanya.
Ia menerangkan, UPT Werianggi yang dibuka pada 2011 saat ini telah memiliki dua satuan pemukiman (SP) yakni SP I yang dibangun pada 2011-2013 terdiri atas 250 KK, dan SP II yang mulai dibuka pada 2022 yang sampai saat ini telah memiliki 25 KK.
UPT Werianggi telah ditetapkan oleh Kementerian Desa dan PDT menjadi salah satu dari 52 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia sebagai kawasan prioritas nasional.
"Sehingga kita menjadi salah satu sampel yang diukur oleh Kementerian Desa dan PDT untuk melihat perkembangan dan bagaimana selanjutnya daerah ini dikembangkan," ujarnya.
Untuk meningkatkan status atau kelas UPT Werianggi, pemda bekerja sama dengan tim dari Institut Pertanian Bogor (IPB) telah melakukan pengukuran dan penilaian beberapa aspek yakni perkembangan ekonomi, sosial budaya, kelembagaan, sarana prasarana, dan kelayakan lingkungan.
Adhar berharap semua pihak terkait termasuk masyarakat memberikan dukungan dengan menyampaikan informasi yang benar dan utuh sehingga tim evaluasi dari IPB bisa membuat pengukuran secara tepat dan benar.
"UPT Werianggi ini perlu berkembang. Sekarang ini masih banyak yang kurang. Perekonomian belum berkembang dengan baik. Untuk pendidikan, gedung SD dan SMP sudah ada. Kesehatan sudah dibangun RS Pratama," ujarnya.
"Untuk segi komunikasi kita sudah membangun jaringan sedangkan untuk listrik di SP I memang sudah ada, tapi di SP II belum ada," lanjutnya.
Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Richardus Kilmas mengimbau semua OPD dan pihak terkait agar memberikan data serta informasi yang akurat kepada tim dari IPB yang melakukan pengukuran.
Kilmas berharap semua pihak memberikan dukungan agar kawasan transmigrasi Werianggi bisa bertumbuh menjadi kawasan ekonomi baru yang memberikan dampak positif bagi perkembangan daerah secara keseluruhan.
"Ini tanggung jawab kita bersama pemda dan OPD terkait. Sehingga kawasan itu bisa menjadi kawasan ekonomi dan lebih-lebih harapan masyarakat itu kegiatannya (perekonomian) bisa ditingkatkan," ujarnya.
