Manokwari (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manokwari, Papua Barat, secara resmi menyetujui dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024 sebesar Rp1,588 triliun.
Penetapan APBD Perubahan 2024 dilakukan melalui Sidang Paripurna DPRD Manokwari tentang persetujuan rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD Perubahan menjadi perda Pemkab Manokwari di Kantor DPRD, Senin (30/9) malam.
"Dengan disetujuinya penetapan APBD Perubahan 2024, maka jadi tanggung jawab eksekutif dan legislatif untuk menyelesaikan seluruh program dan pembangunan agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai undang-undang yang berlaku," kata Ketua Sementara DPRD Manokwari Jhoni Muid pada sambutan sidang paripurna.
APBD Perubahan 2024 Rp1,588 triliun mengalami penurunan dibanding APBD induk 2024 yang diproyeksikan sebesar Rp1,643 triliun atau turun Rp54,947 miliar (3,45 persen).
Hal itu terjadi karena ada penurunan pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Manokwari mengalami penurunan dari proyeksi awal Rp114,093 miliar menjadi Rp105,197 miliar.
Sedangkan pendapatan transfer yang awalnya diproyeksikan Rp1,522 triliun turun menjadi Rp1,476 triliun atau berkurang Rp46,051 miliar.
Dengan turunnya pendapatan daerah, maka anggaran belanja juga mengalami perubahan, yang tadinya diproyeksikan Rp1,602 triliun turun menjadi Rp1,582 triliun atau turun sebanyak Rp19,816 miliar (1,24 persen).
"DPRD Manokwari telah secara khusus mencermati seluruh APBD Perubahan 2024 sebagai bentuk fungsi penganggaran dan perencanaan sehingga program dari Pemkab Manokwari memiliki kejelasan tujuan untuk kepentingan masyarakat," katanya pula.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Manokwari Edi Budoyo dalam pidato kenegaraan mengatakan, keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi Pemkab Manokwari masih terpengaruh inflasi dan resesi ekonomi dari efek domino pasca pandemi COVID-19.
Pemkab Manokwari masih terus berjuang menyelesaikan berbagai permasalahan daerah seperti pengendalian laju inflasi, penurunan stunting, kemiskinan ekstrem pada tahun ini.
Selain itu, pembiayaan untuk sukseskan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 juga sangat menguras anggaran daerah.
"Pemkab Manokwari terus berupaya mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata dan berkeadilan serta mewujudkan kemandirian fiskal yang berkelanjutan," ujarnya lagi.
