DPMK Manokwari: Dana desa Rp26 miliar untuk ketahanan pangan

Manokwari (ANTARA) - Anggaran dana desa senilai Rp26 miliar di Kabupaten Manokwari, Papua Barat dialokasikan untuk ketahanan pangan di masing-masing desa/kampung.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Manokwari Jeffry Sahuburua di Manokwari, Minggu, mengatakan, total anggaran dana desa tahun ini sebesar Rp130 miliar untuk 163 kampung di Manokwari.

"Setiap kampung mengalokasikan 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan atau setara dengan Rp23 miliar untuk se Kabupaten Manokwari," ujarnya.

Ia mengatakan seluruh kampung di Manokwari harus mengalokasikan 20 persen dari dana desa untuk ketahanan pangan baik melalui pertanian maupun peternakan.

Kucuran dana desa dari pemerintah harus bisa dimanfaatkan untuk menggarap potensi pertanian atau peternakan sehingga dapat menjaga ketahanan pangan di masing-masing kampung.

"Anggaran kampung saat ini lebih besar dari dari pemerintah distrik (kecamatan). Itu menjadi potensi untuk menjaga ketahanan pangan. Pertanian dan peternakan bisa digarap di masing-masing kampung," katanya.

Menurutnya, garda terdepan untuk menjaga ketahanan pangan di Manokwari bukanlah dinas-dinas terkait di lingkup Pemkab Manokwari, tetapi justru ada di kampung-kampung.

Dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Manokwari tugasnya hanya sebagai koordinator sehingga kampung-kampung bisa melakukan fungsinya menjaga ketahanan pangan.

"Misalnya kita di DPMK, langkah kita mendorong ketahanan pangan adalah dengan menyediakan petugas pendamping kampung sehingga aparat kampung lebih mudah menggerakkan warganya," ujarnya.

DPMK harus mendorong kolaborasi dan kerja sama antara pemerintah kampung dan pendamping kampung karena banyak tantangan seperti merubah pola pikir masyarakat.

Sejumlah petani orang asli Papua (OAP) masih ada yang memiliki cara berpikir tradisional atau bertani dengan cara lama, seperti asal tabur benih tanpa mengolah lahan.

"Dengan cara lama ini, maka ketahanan pangan kurang maksimal. Pandangan itu harus dirubah, jadi hal seperti ini yang harus tetap kita jaga," ujarnya.