Cakupan kepesertaan JKN di Papua Barat Daya capai 708.046 jiwa

Sorong (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Sorong Pupung Purnama mengatakan cakupan kepesertaan di dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Papua Barat Daya per 1 Januari 2025 mencapai 708.046 jiwa.

"Berdasarkan data yang ada per 1 Januari 2025, cakupan kepesertaan atau masyarakat yang telah menjadi peserta Program JKN di Provinsi Papua Barat Daya telah mencapai angka lebih dari 98 persen dengan tingkat keaktifan peserta di atas 98 persen," jelasnya saat memaparkan hasil capaian JKN pada kegiatan "Ngopi Bareng" media di Kota Sorong, Selasa.

Data tersebut, sambungnya, mencakup daerah Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat dengan total penduduk yang terdaftar sebagai peserta Program JKN sebanyak 708.046 jiwa.

Menurut dia, sejak beberapa tahun terakhir, seluruh pemerintah kabupaten dan kota termasuk pemerintah provinsi di Papua Barat Daya selalu mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC). Hal ini dapat diraih karena keseriusan dan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan lebih dari 98 persen penduduknya terjamin dalam Program JKN.

Lebih lanjut Pupung menjelaskan untuk memastikan akses pelayanan kesehatan bagi peserta, sampai dengan saat ini BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan total 122 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri atas tempat praktik dokter mandiri (TPDM), Klinik Pratama, TPDM Gigi dan Puskesmas.

"Kemudian, pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) juga telah terdapat total 10 rumah sakit dan 1 klinik utama yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Sorong," ucapnya.

Keseluruhan fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tersebar di seluruh kota dan kabupaten, kemudian dilengkapi dengan petugas edukasi penanganan pengaduan peserta di rumah sakit (EPPPRS) yang berasal dari rumah sakit dan dari BPJS Kesehatan untuk memastikan kualitas mutu layanan pada setiap FKRTL.

Pupung juga menyampaikan sepanjang 2024, BPJS Kesehatan terus berkomitmen dalam melakukan pembiayaan terhadap layanan kesehatan yang telah diberikan oleh mitra fasilitas kesehatan kepada peserta Program JKN yang sesuai ketentuan.

"Tercatat total biaya yang telah dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama sebesar Rp.213,137 miliar rupiah dengan jumlah kasus sebanyak 331.601," bebernya.

Pembiayaan dilakukan terhadap pembayaran kapitasi, pembayaran nonkapitasi, rawat inap tingkat lanjutan (RITL), Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), biaya obat Program Rujuk Balik (PRB) dan obat kronis serta biaya alat kesehatan.

"Untuk pembayaran klaim di rumah sakit, dapat kami pastikan pembayaran klaim yang telah diverifikasi dan dianggap layak, dibayarkan paling lambat 15 hari sejak klaim diserahkan oleh rumah sakit dengan diterbitkannya berita acara lengkap,” ucapnya.

Pupung meyakini bahwa pada prinsipnya setiap peserta JKN dapat memperoleh layanan kesehatan secara berjenjang mulai dari pemeriksaan di FKTP dan dapat dirujuk ke FKRTL jika memerlukan tindakan lebih lanjut atas indikasi medis dari dokter.

"Pada kondisi darurat, peserta dapat langsung dibawa ke Unit Gawat darurat (UGD) di rumah sakit sesuai dengan indikasi medis yang telah ditentukan," ucapnya.

Peserta JKN dengan status kepesertaan aktif hanya perlu menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) saat ingin berobat pada fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Peserta juga dapat memanfaatkan berbagai kanal layanan administrasi JKN seperti Pelayanan Administrasi Melalui Whatsapp (PANDAWA) di nomor 08118165165, Aplikasi Mobile JKN, Call Center 165, website bpjs-kesehatan.go.id dan lain sebagainya.

"Capaian implementasi Program JKN di Provinsi Papua Barat Daya di tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan dukungan media yang selalu responsif dalam menyebarkan pemberitaan positif seputar Program JKN," ujarnya.