Papua Barat Daya bentuk satgas optimalkan Program MBG

Sorong (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) segera membentuk satuan tugas (satgas) yang terdiri dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan TNI/Polri sebagai upaya untuk mengoptimalkan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah itu.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, di Sorong, Senin, menjelaskan pembentukan satgas ini sifatnya penting untuk memastikan program nasional ini bisa terlaksana di enam kabupaten kota.

"Jadi nanti satgas ini akan berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN)," jelasnya.

Menurut gubernur, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota akan membantu membangun infrastruktur, seperti jalan menuju dapur gizi, air dan fasilitas pendukung lain.

"Itu yang menjadi kewajiban pemerintah daerah supaya program itu berjalan di seluruh wilayah," katanya.

Nanti, katanya, setelah tim satgas ini terbentuk akan diikuti dengan pemantauan untuk pemetaan kebutuhan guna memastikan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

"Pada prinsipnya kita tetap dukung program nasional dan akan berupaya sesuai dengan kemampuan keuangan kita," ucapnya.

Menurut dia, prioritas penerima Program MBG adalah mereka yang sangat membutuhkan, misalnya sekolah pedalaman.

"Kalau anak tidak makan pagi di wilayah kota persentasenya kecil, jadi nanti kita lebih prioritaskan sekolah yang sangat membutuhkan," ujarnya.

Implementasi Program MBG di Kabupaten Sorong baru menyasar 10 sekolah yang tersebar di Distrik Aimas, Mariat, dan Mayamuk.

Target penerima Program MBG di satuan pendidikan di Kabupaten Sorong sebanyak 28.341 siswa yang tersebar di 288 satuan pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA/SMK.

Sementara di Kota sorong, realisasi Program MBG baru mencapai di delapan dengan satu dapur sehat. Kemudian jumlah siswa secara keseluruhan yang menjadi target implementasi program MBG di Kota Sorong sebanyak 43.407 siswa yang tersebar di 249 sekolah.