BGN sebut MBG di Papua pacu perekonomian warga

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua akan memacu perekonomian masyarakat lewat swasembada pangan yang akan memberi dampak positif untuk memberdayakan perusahaan-perusahaan lokal.

"Visi dari MBG ini memanfaatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, kemudian MBG akan berkomunikasi dengan perusahaan digital, budaya, dan lingkungan dan berkolaborasi dalam program peningkatan gizi yang berkelanjutan," kata Tenaga Ahli Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Niken Gandini di Gedung Eme Neme Yauware, Timika, Provinsi Papua Tengah, Senin.

Niken menegaskan selama ini permasalahan gizi yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, misalnya stunting atau kurang gizi kronis, kekurangan berat badan, hingga kelebihan berat badan berakar dari pola makan yang salah dan tidak seimbang.

"Oleh karena itu di dalam program MBG ini, kita salah satunya adalah memperkenalkan komposisi gizi yang lengkap, ada karbohidrat, protein, ada juga sayur-sayuran dan buah-buahannya, jadi itu yang kita perkenalkan di MBG untuk bisa melakukan perbaikan gizi yang baik untuk masyarakat Indonesia," ujar dia.

Niken juga mengemukakan, satu SPPG setidaknya berpotensi menyerap 50 tenaga kerja.

"Jadi, di dalam satu dapur itu ada 50 orang yang dikerjakan untuk mempersiapkan paket-paket makanan bergizi gratis. Untuk wilayah jamgkauannya sekitar 3.000 sampai 3.500 penerima makanan. Jadi, satu dapur bisa mengerahkan 50 pekerja yang tiga orangnya adalah staf BGN, yakni kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan," tuturnya.

Sementara itu. Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Lenis Kogoya yang juga hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut menegaskan seluruh Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Papua akan dikelola oleh masyarakat lokal, termasuk Lembaga Masyarakat Adat (LMA) agar menyerap lebih banyak tenaga kerja.

"Kepala-kepala sekolah bikin kebun semua untuk MBG, jadi kita mesti tegas, sayur yang didatangkan dari Jakarta, kita berhentikan semua, semua orang harus bikin kebun, sayurnya dari kebun kita, karena uang ada di sana, jadi uang ada untuk masyarakat, anak-anak kita dapat sayur, makan yang bergizi," katanya.

Salah seorang Kepala Sekolah Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Taman Kanak-Kanak (TK) Marthen Luther Regina Mansawan mengatakan para kepala sekolah masih menunggu arahan dari Dinas Pendidikan setempat untuk memulai MBG di Papua.

Menurutnya, selama ini kecukupan gizi para siswa di Papua belum bisa terkontrol dengan baik mengingat para orang tua cenderung hanya memberikan uang saku tanpa mengetahui apa yang dibeli anak-anaknya di sekolah.

"Mereka hanya kasih uang saku saja, kan tidak tagu kita apa yang dibeli anak-anak itu di sekolah, mereka cenderung jajan saja sembarangan seperti snack, dan makanan-makanan yang gizinya kurang, sedangkan kalau ada MBG kan orang tua tidak perlu khawatir lagi anaknya makan apa di sekolah, sudah ada sarapannya," kata Regina.