Manokwari butuh penambahan tiga SMA negeri

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat saat ini masih membutuhkan penambahan tiga SMA negeri agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan.

Kepala Bidang SMA/SMK Dinas Pendidikan (Disdik) Manokwari Recky A.D. Risamasu di Manokwari, Kamis, mengatakan dari 24 SMA/SMK di Manokwari, baru 12 sekolah berstatus negeri, sehingga idealnya butuh penambahan tiga lagi SMA.

“Meski jumlah SMA/SMK untuk menampung lulusan SMP sudah memenuhi tetapi animo masyarakat Manokwari untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri sangat tinggi, sehingga kita butuh menambah lagi setidaknya tiga sekolah negeri,” ujarnya.

Ia mengatakan Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat terus mengalami penambahan jumlah penduduk sekaligus memiliki jumlah pelajar terbanyak dibanding kabupaten lain.

Hal itu tentu membutuhkan fasilitas pendidikan lebih banyak untuk menjawab kebutuhan masyarakat, meski dilakukan secara bertahap dan tidak bisa langsung tiga sekolah.

Untuk mewujudkan penambahan sekolah negeri, tahun ini Disdik Manokwari berkoordinasi dengan Direktorat SMA Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar mendapat bantuan pembangunan sekolah.

Pemkab Manokwari sudah menyiapkan lahan di Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat yang siap dijadikan lokasi pembangunan sekolah. Lokasi di Kelurahan Amban cukup strategis karena SMA negeri di Distrik Manokwari hanya berjumlah dua sekolah.

Selain itu, Kelurahan Amban juga dekat dengan Distrik Manokwari Utara yang belum memiliki SMA negeri, sehingga dapat menampung peserta didik di wilayah itu.

“Setelah berkoordinasi dengan Bupati Manokwari, kita sudah bersurat ke Direktorat SMA Kemendikdasmen dan mereka sudah memberi lampu hijau. Kita harapkan pada ajaran baru tahun ini dapat terwujud, rencananya kita namakan SMAN 4 Manokwari,” ujarnya.

Ia menambahkan dampak efisiensi anggaran, Disdik Manokwari tidak bisa membangun sekolah menggunakan dana alokasi khusus (DAK) fisik, sehingga dilakukan upaya koordinasi dengan Kemendikdasmen. Diperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun satu unit sekolah tersebut mencapai Rp15 miliar.