Manokwari (ANTARA) - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menginginkan pemerintah pusat segera mengabulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya.
Pemerintah pusat diharapkan segera mencabut moratorium atau penghentian sementara pemekaran DOB. Dengan demikian proses pemekaran di wilayah Papua Barat ini berjalan mulus.
"Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya sudah sangat siap, bahkan pernah dikeluarkan Ampres (amanat presiden) pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2014 lalu," kata Gubernur di Manokwari, Rabu (22/1).
Menurutnya, pembentukan provinsi baru di wilayah kepala burung ini tergantung keputusan pemerintah pusat. Diharapkan dalam waktu dekat pemekaran itu terealisasi.
Ia mengemukakan, seluruh persyaratan terkait pembentukan provinsi Papua Barar daya telah lengkap. Masyarakat pun menyambut baik rencana tersebut.
Pemprov Papua Barat sangat mendukung pemekaran provinsi ini. Pada pertemuan yang diinisiasi Kemendagri terkait pemekaran DOB pihaknya tak pernah alfa.
"Seperti pertemuan dengan Komisi II DPR RI baru-baru ini ada perwakilan yang kita utus. Kita dukung dengan memberikan anggaran sebatas itu, untuk kegiatan resmi," ucap Dominggus.
Gubernur berharap, semua pihak di daerah bersatu dalam memperjuangkan pemekaran provinsi ini. Pemprov tidak bisa mengeluarkan anggaran untuk mendukung kelompok perjuangan pemekaran yang tidak jelas.
Gubernur mengamati, ada pihak mengatasnamakan pejuang pemekaran berjalan sendiri, juga ada lembaga yang mengaku bisa membantu merealisasikan pemekaran DOB.
"Kita tidak bisa keluarkan anggaran sembarangan karena bisa dapat sanksi. Sebaiknya bersatu, berjuang sama-sama agar cepat terlaksana,’" ujarnya berharap.
Pemprov Papua Barat, lanjut Mandacan, telah membentuk wadah yang dipimpin Wali Kota Sorong dibantu para bupati di wilayah Sorong Raya. Wadah inilah yang diberi kepercayaan untuk terus berjuangkan pemekaran tersebut.
