Jakarta (ANTARA) - Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPR RI dan DPD RI dari daerah Papua di MPR RI (FOR Papua MPR) menyarankan agar pemerintah menghentikan pendekatan keamanan dengan mengerahkan aparat TNI-Polri dalam menangani masalah konflik di Papua.
Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai mengatakan bahwa saran tersebut disampaikan setelah melihat kondisi konflik bersenjata di Papua dalam beberapa bulan terakhir. Menurut dia, pengerahan aparat di Papua belum menjadi solusi untuk menurunkan eskalasi konflik.
"Ada korban dari pihak TNI dan kepolisian, ada korban dari pihak masyarakat, dan kami mendapat laporan yang cukup banyak," kata Yorrys di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa lalu.
Dia mengatakan permasalahan konflik di Papua bukan masalah baru karena sudah terjadi hampir 70 tahun. Dia menganggap bahwa konflik di Papua bukan hanya dipicu oleh aspek pembangunan atau ekonomi, melainkan juga karena masalah politik.
Dengan begitu, menurut dia, seluruh pihak perlu menyamakan persepsi dalam mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah Papua.
Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto perlu mengambil langkah yang tegas untuk menyelesaikan konflik di Papua. Dengan begitu, pihaknya bisa turut membantu menyelesaikan masalah tersebut.
Terlebih lagi, dia yakin bahwa para legislator yang berasal dari Papua setidaknya memiliki jaringan dengan kelompok-kelompok separatis yang berada di Bumi Cenderawasih.
Berdasarkan pengamatannya beberapa waktu terakhir, dia menjelaskan bahwa masyarakat yang mengungsi di Papua menjadi persoalan. Bahkan, kata dia, ada warga yang keluar dari wilayah-wilayah kabupaten tertentu hingga tidak memiliki kepastian.
"Kami harapkan kiranya pemerintah pusat bisa mengevaluasi strategi-strategi yang dibangun selama ini," kata Ketua FOR Papua MPR RI tersebut.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: MPR sarankan pemerintah stop pengerahan aparat tangani konflik Papua
