Jakarta (ANTARA) - Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) menegaskan pentingnya mengedepankan dialog dan jalan damai dalam menghadapi konflik yang selama ini terjadi di Papua.
"Kekerasan itu akan selalu melahirkan kekerasan, ini yang disebut sebagai lingkaran kekerasan. Jadi, sebagai bagian yang sama dari Warga Negara Indonesia, PGI berharap masing-masing pihak duduk bersama dan berdialog sebagai satu keluarga besar, mestinya jalan dialog dan damai itu yang dikedepankan," kata Sekretaris Umum PGI Darwin Darmawan di Jakarta, Rabu.
Menurutnya, selama ini Pemerintah Indonesia menanggapi kasus Papua merdeka dengan pendekatan militeristik dan keamanan, yang menyebabkan kasus tersebut tak kunjung selesai.
"Selama ini konflik di Papua dibalas dengan pendekatan militeristik dan keamanan, maka ini enggak akan ada habisnya," ujar dia.
Menurutnya, konflik yang direspons dengan kekerasan akan memancing orang untuk bersikap keras juga. Untuk itu kehadiran PGI di Papua bertujuan memberi pesan-pesan perdamaian demi mengatasi berbagai konflik yang terjadi di wilayah tersebut.
"Papua itu bagian dari Indonesia yang juga perlu didekati secara manusiawi, lebih bijaksana, dengan mengedepankan hati, dan tidak melulu dengan pendekatan keamanan," ucap Darwin.
Ia menekankan pentingnya pendekatan yang lebih humanis alih-alih dengan operasi militer yang selama ini justru banyak menewaskan korban sipil.
"Kami di PGI juga sudah merespons dengan beberapa konferensi pers, dan sudah ada sikap positif dari pemerintah dan TNI, yang kemudian tidak melanjutkan operasi ini dan sebagainya. Intinya kita terus mengupayakan untuk menyuarakan suara-suara teman-teman Papua," tuturnya.
Sebelumnya Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPR RI dan DPD RI dari daerah Papua di MPR RI (FOR Papua MPR) juga menyarankan agar pemerintah menghentikan pendekatan keamanan dengan mengerahkan aparat TNI-Polri dalam menangani masalah konflik di Papua.
Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai mengatakan saran tersebut disampaikan setelah melihat kondisi konflik bersenjata di Papua dalam beberapa bulan terakhir. Menurut dia, pengerahan aparat di Papua belum menjadi solusi untuk menurunkan eskalasi konflik.
"Ada korban dari pihak TNI dan kepolisian, ada korban dari pihak masyarakat, dan kami mendapat laporan yang cukup banyak," kata Yorrys di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (27/5).
Dia mengatakan permasalahan konflik di Papua bukan masalah baru karena sudah terjadi hampir 70 tahun. Dia menganggap konflik di Papua bukan hanya dipicu oleh aspek pembangunan atau ekonomi, melainkan juga karena masalah politik.
