Manokwari (ANTARA) - Kantor Pertanahan (Kantah) Manokwari, Papua Barat mendapatkan alokasi untuk mencetak 250 sertifikat elektronik redistribusi tanah pada tahun ini.
Kepala Kantor Pertanahan Manokwari Subur di Manokwari, Selasa, mengatakan sertifikat redistribusi tanah merupakan program dari pemerintah pusat yang sepenuhnya gratis atau tanpa ditarik biaya.
"Kami mendapat tugas dari Kementerian ATR/BPN membuat sertifikat redistribusi, dan program ini merupakan program strategis nasional (PSN)," ujarnya,
Ia menjelaskan, sertifikat gratis redistribusi tanah tersebut dibuat di empat kampung dan tiga distrik (kecamatan) yaitu Kampung Nimbay dan Iboisrati di Distrik Warmare, Kampung Hanghouw Distrik Tanah Rubuh serta Kampung Wariori Indah di Distrik Masni.
Menurutnya, tidak ada batasan minimal atau maksimal untuk luas bidang tanah per sertifikat sehingga 250 bidang tanah yang akan dibuat sertifikat redistribusi memiliki luas yang berbeda-beda.
Di Kabupaten Manokwari terdapat luas bidang tanah per sertifikat antara 400 meter persegi hingga dua hektare.
Ia menjelaskan, PSN redistribusi tanah bermula saat pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2017 untuk inventarisasi dan identifikasi terhadap kawasan hutan yang dikuasai dan digunakan masyarakat.
Perpres tersebut kemudian ditindak lanjuti Kementerian Kehutanan dengan mengeluarkan perubahan fungsi dari kawasan hutan menjadi non kawasan hutan.
Selanjutnya, Kementerian ATR/BPN membuat program pembuatan sertifikat gratis redistribusi tanah pada wilayah yang sudah lepas dari kawasan hutan dengan menugaskan setiap Kantor Pertanahan di daerah.
“Di Kabupaten Manokwari, sebagian besar masyarakat orang asli Papua (OAP) yang menerima manfaat dari pembuatan sertifikat gratis PSN tersebut,” katanya.
Manokwari terima alokasi 250 sertifikat redistribusi tanah 2025
Selasa, 10 Juni 2025 17:02 WIB
Kepala Kantor Pertanahan Manokwari Subur (ANTARA/Ali Nur Ichsan)
