Sorong (ANTARA) - Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Elisa Kambu menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN) tidak dimanfaatkan untuk membiayai pendidikan pegawai, tetapi mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program strategis.
"Kita perlu membangun pola pikir bahwa ASN adalah pelayan, mendedikasikan seluruh hidup untuk melayani masyarakat, rakyat jadi prioritas, mereka sejahtera, aman baru kita tenang," jelasnya di Sorong, Jumat.
Hal ini menjadi perhatian penting, katai Gubernur Papua Barat Daya, lantaran nilai APBD provinsi ke-38 itu sebesar Rp1,4 triliun pada 2025, sehingga dioptimalkan secara baik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, cara ini harus diubah melalui perbaikan manajemen tata kelola pemerintahan, supaya arah dan cara pandang ASN itu tertuju kepada pelayanan kepada masyarakat secara total dan optimal guna mewujudkan kesejahteraan yang diimpikan.
"Provinsi baru ini kan ada akses dapat jabatan, dapat fasilitas, baru mau kasi sekolah seluruh pegawai di situ lagi, sampai ratusan orang, mulai dari S2 hingga S3. Mana yang dipikirkan duluan rakyat atau diri sendiri," ujarnya.
Dia mengatakan perjuangan menghadirkan Provinsi Papua Barat Daya bukan untuk memenuhi kebutuhan pejabat, tetapi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
"Kamu sudah dapat fasilitas itu sudah cukup, jangan terlalu berlebihan. Sementara ini saya pending semua, yang sekolah urus sendiri, kita tidak akan bayar lagi pakai APBD," ujarnya.
Elisa mengatakan masih terdapat anak sekolah yang belum mengambil ijazah hanya karena belum membayar uang sekolah, tetapi ada pegawai dan pejabat melanjutkan jenjang pendidikan tinggi menggunakan APBD.
"Sudah dapat mobil, sudah dapat TPP, tapi masih mau pergi sekolah lagi," katanya.
Dia pun meminta para bupati wali kota untuk memperhatikan hal ini dengan memanfaatkan secara optimal realisasi APBD hanya kepada pemenuhan kesejahteraan masyarakat.
"Saya harap para bupati dan wali kota harus satu pemahaman. Karena sekolah itu tidak dilarang tapi belajar mandiri dan bayar sendiri," ujarnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Gubernur PBD tegas pangkas biaya pendidikan pegawai dalam APBD
