Sorong (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) membahas percepatan pembentukan Program Koperasi Merah Putih (KMP) bersama seluruh kepala dinas koperasi di enam kabupaten kota sebagai bagian dari upaya konkret mendukung implementasi program strategis itu.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan PBD Suardi Thamal, di Sorong, Rabu, menjelaskan program prioritas nasional adalah Program KMP dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk mendukung implementasi kedua program strategis itu.
"Berkaitan dengan itu kita perlu menyamakan persepsi diantara Kepala Dinas Koperindag di enam kabupaten kota supaya arah dan pelaksanaannya bisa terarah dan sejalan," katanya.
Menurut dia, salah satu upaya menunjang keberhasilan implementasi MBG di setiap daerah adalah Program KMP yang telah diluncurkan Presiden Prabowo Subianto.
“Kita berupaya menyelaraskan, mensinkronkan dan memadukan program dari Pemerintah pusat dan daerah sehingga di saat pelaksanaannya, tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota,” bebernya.
Dia mengatakan, pembentukan KMP di Papua Barat Daya belum signifikan. Karena dari 1.013 desa kelurahan baru 58 yang berbadan hukum. Kemudian 120 desa dan kelurahan masih dalam status persiapan berkas yang tengah diurus di notaris.
"Mudahan-mudahan sampai tenggat waktu kita bisa mencapai 100 persen," katanya.
Pihaknya pun terus memberikan pendampingan kepada seluruh kepala dinas terkait di setiap daerah dalam rangka penguatan pembentukan koperasi itu.
"Kita harap lewat upaya ini kita sama-sama bergerak untuk mempercepat pengurusan administrasi pembentukan koperasi itu," harapnya.
Dia mengakui bahwa jika setiap kampung dan kelurahan membentuk satu koperasi merah putih, tentunya akan sangat berat. Mengapa, karena di dalam aturan pembentukan bahwa satu koperasi harus terdiri dari 500 anggota, sementara di Papua Barat Daya hampir di bawa 500 kepala keluarga di setiap kelurahan desa.
"Walaupun demikian kita tetap berupaya supaya program strategis itu bisa berjalan di Papua Barat Daya," katanya.
