Manokwari (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Manokwari mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045 yang tengah disusun Pemerintah Kabupaten Manokwari merupakan arah pembangunan menuju Indonesia Emas.
Wakil Ketua II DPRK Manokwari Johani Brian Makatita di Manokwari, Senin, mengatakan RPJPD Manokwari harus mengadopsi isu-isu strategis dari berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, serta pengembangan ekonomi kerakyatan.
“RPJPD harus mampu mengakomodasi kebutuhan dasar masyarakat serta menjadi arah pembangunan daerah menuju Indonesia Emas 2045. Setiap program pemerintah daerah harus mengedepankan pembangunan manusia yang berkelanjutan,” kata Makatita.
Ia menyambut baik rencana Pemkab Manokwari yang sedang menyusun program pendidikan gratis karena program ini penting untuk dikemas dalam bentuk peraturan daerah agar bisa berkelanjutan hingga 20 tahun ke depan.
“Anak-anak Papua harus memiliki masa depan yang cerah. Program pendidikan gratis yang disusun Pemkab sangat baik dan sebaiknya dilindungi secara regulasi agar terus berlanjut lintas pemerintahan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi dana otonomi khusus (otsus) untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat asli Papua, khususnya di Kabupaten Manokwari.
Terkait regulasi layanan kesehatan gratis yang sedang dibahas, Makatita menekankan pentingnya sinergi antara RPJPD dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Menurut dia, sinkronisasi dengan RPJPD dan RPJMN sangat penting agar semua program pembangunan daerah, termasuk kesehatan dan ekonomi kerakyatan, berjalan selaras dan terintegrasi.
Dalam catatannya terhadap penyusunan RPJMD, ia menekankan perlunya tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, serta sinergisitas antarseluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Manokwari.
“Untuk mewujudkan program strategis di tengah masyarakat dibutuhkan kerja sama lintas sektor serta sumber daya manusia yang kompeten. Program yang disusun harus tepat sasaran dan menjawab aspirasi masyarakat,” katanya.
Ia berharap agar pengelolaan keuangan daerah, khususnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Manokwari.
