Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat melibatkan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) untuk mengevaluasi pengelolaan dana otonomi khusus (otsus).
Kepala Biro Otsus Setda Provinsi Papua Barat Abner Singgir di Manokwari, Jumat, mengatakan evaluasi mandatory terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu dana otsus sangat diperlukan.
"Kami kolaborasi dengan BP3OKP dan MRPB evaluasi semua OPD pengelola dana otsus," kata Abner.
Dia mengatakan Pemprov Papua Barat telah menyelenggarakan fokus grup diskusi yang dihadiri oleh OPD pengelola dana otsus lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten, akademisi, BP3OKP, serta MRPB.
Forum itu bertujuan menyamakan persepsi dan komitmen percepatan penyelesaian kelengkapan dokumen yang menjadi syarat penyaluran dana otsus periode mendatang.
"Butuh komitmen bersama supaya penyaluran dana otsus itu dilakukan tepat waktu, supaya bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Dia mengakui bahwa saat ini dana otsus tahap pertama tahun 2025 belum disalurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lantaran terdapat kekurangan dokumen pendukung.
Dokumen syarat penyaluran dana otsus, antara lain laporan pertanggungjawaban penggunaan dana otsus tahun sebelumnya, dan dokumen rencana anggaran program (RAP).
"Ada OPD yang proaktif, ada juga yang tidak. Dampaknya dana otsus tahap satu belum salur, dan program otsus belum jalan," ujar Abner.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu mencatat pagu dana otsus 2025 yang dialokasikan untuk delapan pemerintah daerah di Papua Barat sebesar Rp1,562 triliun.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Rp687,01 miliar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari Rp133,79 miliar, Pemkab Fakfak Rp133,27 miliar, dan Pemkab Kaimana Rp70,43 miliar.
Kemudian, Pemkab Teluk Bintuni Rp156,53 miliar, Pemkab Teluk Wondama Rp141,07 miliar, Pemkab Pegunungan Arfak Rp103,76 miliar, dan Pemkab Manokwari Selatan Rp136,22 miliar.
"Sampai saat ini, belum ada dana otsus yang disalurkan ke setiap pemda di Papua Barat," kata Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran IIA DJPb Papua Barat Rudy Novianto.
