BP3OKP apresiasi sosialisasi antikorupsi oleh KPK

Ketua BP3OKP Pegunungan Hantor Matuan saat diwawancarai wartawan di Wamena terkait rapat koordinasi yang dilakukan oleh Satgas Korsup KPK Wilayah V, di Wamena, Rabu (6/8/2025). ANTARA/Yudhi Efendi.

Wamena (ANTARA) - Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) mengapresiasi sosialisasi antikorupsi yang dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Wilayah V.

Ketua BP3OKP Pegunungan Hantor Matuan di Wamena, Rabu mengatakan rapat koordinasi pemerintah provinsi (pemprov) bersama delapan pemerintah kabupaten (pemkab) di Provinsi Papua Pegunungan dengan Satgas Korsup KPK Wilayah V sangatlah baik untuk mencegah sejak dini penyelewengan kebijakan dan anggaran negara.

“Setelah kami ikuti rapat koordinasi ini sangatlah baik, dan harapan kami bapak gubernur dan bupati delapan kabupaten bisa menindaklanjuti usulan, arahan yang diberikan oleh Satgas Korsup KPK Wilayah V supaya tata kelola pemerintahan di Papua Pegunungan berjalan dengan baik,” katanya.

Menurut dia, saat ini alokasi anggaran yang diberikan melalui Kementerian Keuangan RI sesuai kebijakan pemerintah pusat, sangat terbatas sementara beban kerja berat.

“Dengan anggaran yang sangat terbatas saat ini, pemerintah daerah, baik provinsi dan delapan kabupaten jangan bermain-main atau menyalahi aturan penggunaan anggaran karena dapat menimbulkan masalah hukum,” ujarnya.

Dia menjelaskan sebagai badan pengarah percepatan bersama asosiasi gubernur dan wakil gubernur di Tanah Papua sedang memperjuangkan kebijakan khusus dalam percepatan pembangunan di Tanah Papua, di saat adanya efisiensi anggaran.

“Kami di Tanah Papua khususnya daerah otonomi baru (DOB) Papua Pegunungan banyak hal yang ingin dikerjakan tetapi keterbatasan anggaran. Kantor pemerintahan provinsi belum ada, masih numpang di gedung Pemerintah Kabupaten Jayawijaya,” katanya.

Dia mengharapkan sebuah kebijakan khusus dari pemerintah pusat dalam percepatan pembangunan di Papua Pegunungan yang dianggap daerah terisolir di Indonesia

Menurut dia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran memang menyulitkan percepatan pembangunan di Papua Pegunungan.

"Kami berharap ada sebuah kebijakan khusus bagi Papua Pegunungan sehingga dapat mengelola anggaran dengan optimal dalam rangka percepatan pembangunan,” ujarnya.