HNSI Papua Barat: Kopdes Merah Putih solusi atasi kesenjangan

Manokwari (ANTARA) - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Papua Barat menyebut program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan solusi dalam mengatasi masalah kesenjangan sosial.

Ketua HNSI Papua Barat Ferry Auparay di Manokwari, Senin (7/7), mengatakan koperasi berbasis desa/kelurahan berpotensi menggerakkan ekonomi masyarakat akar rumput yang memanfaatkan potensi lokal.

Penguatan kemandirian ekonomi desa/kelurahan melalui pengelolaan koperasi mampu mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

"Kopdes Merah Putih menjadi langkah strategis pemerintah melakukan pemerataan distribusi ekonomi," kata Ferry.

Selama ini, kata dia, masyarakat desa atau kampung di wilayah Papua Barat mengalami kesulitan untuk memasarkan hasil panen komoditas pertanian maupun hasil tangkapan nelayan secara langsung.

Kondisi itu berbeda dengan desa-desa di Pulau Jawa yang relatif mandiri karena ditopang dengan ketersediaan akses pasar, modal usaha, kelancaran transportasi, dan sarana pendukung lainnya.

"Dengan program ini, pemerintah memberikan konsep memutus rantai ekonomi yang panjang, sehingga uang tetap berputar di kampung," ujarnya.

Menurut dia keberhasilan pengelolaan Kopdes Merah Putih perlu didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang memahami manajemen koperasi secara profesional, akuntabel, dan transparan.

Pemerintah provinsi dan kabupaten diharapkan tidak sekadar memfasilitasi pembentukan Kopdes Merah Putih secara administratif, melainkan turut berperan aktif memberikan pendampingan.

"Pemerintah daerah harus aktif melakukan edukasi dan pendampingan supaya manfaat kopdes bisa dirasakan," kata Ferry.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyebut 235 kampung/kelurahan di tujuh kabupaten se-Papua Barat masih dalam proses penerbitan akta notaris Koperasi Merah Putih

Kabupaten Manokwari terdapat 138 kampung/kelurahan, Teluk Bintuni 62 kampung/kelurahan, Fakfak 27 kampung/kelurahan, Pegunungan Arfak 5 kampung/kelurahan, dan Kaimana 3 kampung/kelurahan.

"Sedangkan Manokwari Selatan dan Teluk Wondama belum karena ketiadaan notaris. Kami sudah kirim notaris ke dua kabupaten itu," ucap Dominggus.