Jakarta (ANTARA) - Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani meminta seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi (KKKS Migas) yang beroperasi di provinsi tersebut memprioritaskan tenaga kerja lokal.
Hal itu dikatakan Mohamad Lakotani usai mengikuti pembukaan Musyawarah Nasional V Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis.
Lakotani mengatakan, KKKS seharusnya sejak awal menginformasikan kepada pemerintah daerah terkait spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan sebelum melakukan kegiatan eksplorasi migas.
"Supaya pemerintah daerah menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan apa yang mereka butuhkan," kata dia.
Saat ini, kata dia, pemerintah provinsi telah menyediakan pusat pengembangan sumber daya manusia (SDM) khusus untuk orang asli Papua pada bidang industri migas di Kabupaten Teluk Bintuni.
Penyediaan fasilitas berpola asrama merupakan upaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM Papua menjadi tenaga kerja yang andal, berdaya saing, serta mampu menjawab kebutuhan industri migas.
"Tahun 2026, pabrik blue ammonia dibangun di Teluk Bintuni, dan kami harapkan perusahaan utamakan tenaga kerja lokal," ujar Lakotani.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Papua Barat Sani Irianti Werimon menjelaskan, asrama pusat pengembangan SDM industri migas dibangun sejak tahun 2019.
Pembangunan fasilitas asrama bertujuan untuk memacu semangat serta seluruh peserta selama mengikuti program pendidikan vokasi menjadi tenaga kerja yang profesional, terampil, dan berkualitas.
"Asrama dua lantai dengan 79 kamar, selesai dibangun tahun 2024 dan baru diresmikan tahun ini," ujar Irianti.
