Mendagri undang tiga provinsi di Papua bahas tantangan strategis

Mendagri RI Muhammad Tito Karnavian mengundang tiga jajaran pemerintah yakni Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan dalam Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi, di Jakarta, Rabu (6/8). (ANTARA/HO-Puspen Kemendagri)

Sentani (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Muhammad Tito Karnavian mengundang jajaran tiga provinsi di Papua yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov )Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan untuk membahas sejumlah tantangan strategis pembangunan yang perlu segera ditangani.

Mendagri RI Muhammad Tito Karnavian melalui rilis di Sentani, Kamis mengatakan, ketiga provinsi tersebut memiliki permasalahan yang berbeda, tetapi sama-sama mendesak untuk diselesaikan.

"Papua Selatan menjadi sorotan karena mencatat inflasi tertinggi di tingkat nasional, untuk Papua Pegunungan terkait realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terjadi ketimpangan antara pendapatan dan belanja daerah, sedangkan Papua Tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus," katanya.

Menurut Tito, inflasi menjadi perhatian utama di Papua Selatan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juli 2025, inflasi tahunan (YoY) tercatat 5,45 persen, Papua Pegunungan 4,15 persen, dan Papua Tengah 2,89 persen. Ketiganya melampaui angka nasional 2,37 persen.

"Di Papua Selatan, kita menyoroti masalah inflasi, kita lihat angka inflasi yang dirilis oleh BPS Papua Selatan tertinggi padahal biasanya tidak tertinggi," ujarnya.

Dia menjelaskan, pentingnya menjaga laju pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di Papua Tengah yang masih mencatatkan angka pertumbuhan negatif yakni -25,53 persen pada triwulan I 2025 dan membaik menjadi -9,83 persen di triwulan II.

"Kondisi ini harus segera dievaluasi untuk mengetahui akar masalahnya dan menentukan langkah perbaikan yang kongkrit di tingkat nasional, sebagaimana diketahui pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan dua 2025 menempati urutan ke-4 di antara 11 negara ASEAN, dan juga peringkat ke-4 di antara 24 negara G20," katanya.

Dia menambahkan, capaian terealisasi APBD data Kemendagri per 4 Agustus 2025, Provinsi Papua Tengah mencapai 55,61 persen, Papua Selatan 42,19 persen, dan Papua Pegunungan 31,58 persen.

"Sementara itu, realisasi belanja masing-masing baru mencapai 28, 33 persen di Papua Tengah, 29,30 persen di Papua Selatan dan 33, 96 persen di Papua Pegunungan," ujarnya lagi.