Balai Bahasa optimalkan mutu pengajar BIPA berbasis SKKNI di Provinsi PBD

Sorong (ANTARA) - Balai Bahasa mengoptimalkan mutu pengajar Bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) melalui bimbingan teknis untuk memperkuat mutu pengembangan pelaksanaan program BIPA di Papua Barat Daya (PBD).

Kepala Balai Bahasa Provinsi Papua Valentina Lovina Tanate, di Sorong, Senin, menjelaskan dengan terbitnya SKKNI ini maka para pengajar BIPA wajib mengetahui kapasitas diri sesuai standar yang telah ditetapkan.

"Ini penting bagi pengajar BIPA karena mereka harus memenuhi standar yang telah ditetapkan," jelasnya.

Berkaitan dengan penerapan SKKNI bagi pengajar BIPA di Provinsi PBD, Balai Bahasa Papua melaksanakan bimbingan teknis dengan melibatkan 20 orang peserta yang berasal dari 10 perguruan tinggi dan dua himpunan pramuwisata yang tersebar di wilayah PBD.

Materi yang disampaikan dalam bimbingan teknis ini menyangkut kebijakan pengembangan program SKKNI dan upaya penginternasionalan Bahasa Indonesia.

"Itu terkait dengan substansi SKKNI, dan itu yang harus mereka ketahui sehingga para pengajar itu memiliki standar yang telah ditetapkan," ujar Valentina.

Menurut dia, pengajar BIPA harus berpedoman pada SKKNI. Artinya mereka harus mengikuti standar kompetensi kerja nasional yang telah disepakati.

Kemudian, seorang pengajar BIPA harus mengikuti pelatihan dan sertifikasi sesuai standar tersebut agar diakui secara profesional sebagai pengajar yang kompeten.

"Standar SKKNI itulah yang harus dimiliki oleh pengajar BIPA," ujarnya.

Dia mengatakan, standar SKKNI baru saja diterbitkan sehingga langsung disosialisasikan kepada para pengajar BIPA untuk mendukung pekerjaan profesional mereka pada bidang ini.

Dia mengakui bahwa pengajar BIPA di Tanah Papua masih sangat minim. Padahal, jika dilihat letak geografisnya, wilayah Papua berbatasan langsung degan Negara Papua Nugini.

"Bahkan banyak siswa dari Papua Nugini yang belajar di Indonesia mulai dari SD hingga SMA, tapi para guru tidak menyadari bahwa mereka telah mengajarkan Bahasa Indonesia kepada warga asing," ucapnya.

Upaya konkret yang akan dilakukan Balai Bahasa adalah menjalin kerja sama dengan Dinas Pendidikan sebagai wadah yang menaungi para guru untuk memberikan pemahaman terkait dengan tugas dan fungsi mereka sebagai pengajar.