Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan inspeksi ke lokasi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Pegunungan yang terletak di kawasan Gunung Susu, Wamena.
Tito mengungkapkan di awal perencanaan penetapan KIPP sempat terjadi dinamika di antara para suku di Papua Pegunungan, namun hal itu dapat diatasi dengan baik, sehingga kini telah ditetapkan bahwa KIPP berada di kawasan Gunung Susu, sedangkan instansi pemerintahan vertikal akan ditempatkan di Kawasan Wouma, Walesi, Wamena.
"Nah, saya hari ini jujur sangat berterima kasih dan gembira karena Bapak (Gubernur Papua Pegunungan) sudah ambil keputusan, bahkan sudah mengeksekusi dengan memulai penyiapan lahan. Ini sudah clear and clean Pak ya," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Ia juga menyarankan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga dapat berkoordinasi dengan Wamendagri Ribka Haluk untuk meneruskannya kepada jajaran kementerian/lembaga lainnya.
"Kita harapkan kalau sudah selesai dikerjakan, dimulai, ya mudah-mudahan tahun depan sudah selesai," ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Mendagri memastikan pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan berjalan sesuai rencana. Ia bersama rombongan turut menyaksikan tahapan pembangunan yang ditandai dengan terlihatnya alat berat yang telah beroperasi.
Tito menjelaskan bahwa perjalanan pembangunan di Daerah Otonom Baru (DOB) Papua telah berlangsung sejak lama. Kebijakan tersebut lahir berdasarkan aspirasi masyarakat Papua yang menginginkan pemekaran di Papua, termasuk di Papua Pegunungan. Apalagi, wilayah Papua diketahui sangat luas.
"Nah, oleh karena itu daerahnya luas sekali. Penduduknya lima juta di satu Pulau Papua. Bayangkan dengan Jawa yang sepertiga Pulau Papua itu penduduknya 150 juta," tutur Mendagri.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mendagri inspeksi lokasi pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan
