Sorong (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD) menargetkan 1.499 bayi, balita, dan ibu hamil, yang tersebar pada enam kabupaten kota sebagai penerima bantuan makanan tambahan bergizi dalam Program 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, di Sorong, Senin, mengatakan Program 1.000 HPK merupakan upaya strategis pemerintah daerah untuk memastikan tumbuh kembang anak berlangsung optimal sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun.
“Pemberian makanan tambahan bergizi kepada bayi, balita, dan ibu hamil, merupakan bagian penting dari intervensi gizi untuk mencegah stunting serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan,” ujar Kambu.
Menurut dia, masa 1.000 HPK merupakan periode emas yang sangat menentukan kecerdasan, kesehatan, serta produktivitas anak pada kemudian hari.
"Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan gizi pada periode ini harus menjadi perhatian bersama," katanya.
Program ini akan dilaksanakan secara bertahap di enam daerah yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Tambrauw, dan Raja Ampat, dengan Dinas Kesehatan setempat untuk mendistribusikan bantuan dan melakukan pemantauan berkala terhadap kondisi penerima manfaat.
Pemprov juga menggandeng puskesmas dan kader posyandu untuk memastikan makanan tambahan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan gizi masing-masing kelompok sasaran.
“Dengan sinergi lintas sektor, kami berharap program ini berjalan efektif dan membawa dampak signifikan bagi penurunan angka stunting di Papua Barat Daya,” ucapnya.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Papua Barat Daya Naomi Netty Howay mengatakan jumlah anggaran senilai Rp3,303 miliar yang telah dianggarkan untuk setiap kabupaten/kota dalam mengoptimalkan Program 1.000 HPK.
"Dana ini langsung dikirim ke rekening masing-masing Dinas Kesehatan di enam kabupaten kota, kemudian disalurkan ke puskesmas yang melaksanakan program ini," ujarnya.
Tujuan dari program ini, kata dia, tidak lain adalah mendukung program nasional guna mewujudkan generasi emas pada 2045 dan juga mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya yakni Papua Sehat dan penurunan angka stunting.
"Sebelum penerima manfaat diberikan makanan akan diukur berat badan dan tiga bulan kemudian akan diikuti dengan pengukuran berat badan untuk memastikan dampak dari program ini," ucapnya.
