Manokwari (ANTARA) - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk membuka akses informasi mengenai jadwal kegiatan pemerintah provinsi setempat kepada kalangan jurnalis.
Keterbukaan informasi merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sehingga jurnalis harus mendapat akses memadai guna menghasilkan pemberitaan akurat untuk dikonsumsi masyarakat.
"Bapak minta maaf untuk semua wartawan. Terima kasih sudah sampaikan keluhan soal kesulitan dapat info kegiatan," kata Dominggus saat audiensi dengan jurnalis di Manokwari, Kamis.
Kesulitan jurnalis mengakses informasi kegiatan selama dua bulan terakhir akan menjadi bahan evaluasi pemerintah provinsi, terutama OPD yang bertugas mengelola jadwal kegiatan gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, dan lainnya.
OPD dimaksud, yaitu Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah (Setda) Papua Barat serta Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfo) Papua Barat, yang semestinya membuka akses bagi jurnalis.
"Pimpinan dua OPD ini harus mampu menerjemahkan tugas-tugasnya, dan mengatur informasi secara baik ke wartawan," ucap Dominggus.
Menurut gubernur, pengelolaan distribusi informasi kegiatan kepada jurnalis secara teratur dan berkala akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah provinsi, sekaligus mencegah kesimpangsiuran pemberitaan.
Jurnalis merupakan mitra strategis yang membantu pemerintah daerah untuk mempublikasikan program, kebijakan, serta capaian pembangunan secara objektif kepada masyarakat di wilayah Papua Barat.
"Saya juga baru tahu ternyata tidak semua kegiatan pemerintah provinsi disampaikan ke wartawan. Publik bisa tahu kerja-kerja pemerintah itu dari berita media massa," jelas Dominggus.
Wartawan media online, Fenti Rumbiak mengapresiasi respons positif Gubernur Dominggus Mandacan atas kesulitan media massa memperoleh informasi peliputan setelah dibatasi oleh OPD yang memiliki kewenangan.
Pembatasan akses informasi tersebut sudah berlangsung kurang lebih selama dua bulan, sehingga sangat menghambat kerja sejumlah jurnalis yang menjalankan tugas peliputan di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat.
"Kami yang bertugas meliput di provinsi sangat berterima kasih karena bapak gubernur mau menyediakan waktu untuk audiensi dengan kami," ucap Fenti.
