Manokwari (ANTARA) - Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma meminta agar pemerintah pusat maupun daerah segera mengalokasikan anggaran khusus untuk program penanganan kusta di Provinsi Papua Barat.
Penanganan kusta selama ini belum maksimal karena masih mengandalkan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Kesehatan RI.
"Alokasi APBN dan APBD masih sangat minim. Bahkan, APBD sepertinya tidak ada anggaran kusta," kata Filep dalam keterangan tertulis di Manokwari, Jumat.
Dirinya berkomitmen mengawal penanganan kusta dengan mendorong dukungan anggaran pemerintah pusat dan daerah, sehingga program penanganan kusta berjalan sesuai ekspektasi.
Alokasi pendanaan yang memadai tidak hanya digunakan untuk pengadaan obat, tetapi peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, perbaikan fasilitas layanan, dan optimalisasi tindakan deteksi dini kusta.
“Sebagai wakil daerah di pusat, saya akan dorong ke Kemenkes agar ada dukungan anggaran APBN. Sama halnya dengan daerah," ujarnya.
Selain keterbatasan anggaran, kata dia, pergantian pejabat teknis bidang kesehatan juga sangat memengaruhi konsistensi program penanganan kusta yang merupakan penyakit menular.
Permasalahan tersebut disampaikan oleh sejumlah tenaga kesehatan yang menginginkan adanya perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah melalui pengalokasian anggaran.
“Biaya pelatihan tidak ada, dan setiap kali ganti pejabat, ganti pula programnya. Ini juga menjadi persoalan yang menghambat penanganan kusta," ucap Filep.
Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat dr Alwan Rimosan menyebut, ada 422 kasus kusta yang ditemukan hingga September 2025, termasuk 254 kasus baru (68 pausi basiler dan 186 multi basiler).
Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan eliminasi, yaitu mendorong program kusta masuk dalam RPJMD 2025-2029, distribusi rutin obat dari provinsi ke kabupaten, sosialisasi, dan kemoprofilaksis.
"Stok obat kusta dalam kondisi cukup. Jumlahnya 3.006 paket multi drug therapy multi basiler (MDT MB) dewasa, dan 48 paket MDT MB anak," kata Alwan.
Dirinya mengakui ada sejumlah hambatan upaya eliminasi karena kusta belum diakomodasi ke dalam standar minimal pelayanan (SPM) provinsi maupun kabupaten, serta keterbatasan tenaga medis terlatih.
Kemudian, minim dukungan anggaran pemerintah kabupaten, laporan penemuan kasus dari tiga kabupaten yaitu Pegunungan Arfak, Kaimana, dan Teluk Wondama belum lengkap sesuai ketentuan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Senator: Pemerintah alokasikan dana penanganan kusta di Papua Barat
