Manokwari (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari menyalurkan dana transfer ke daerah (TKD) semester I 2025 untuk enam pemerintah daerah di Papua Barat sebanyak Rp2,3 triliun.
Kepala KPPN Manokwari Kurniawan Santoso di Manokwari, Rabu mengatakan, kinerja penyaluran belanja TKD terkontraksi 14,7 persen apabila dibandingkan periode yang sama tahun 2024.
"Realisasi penyaluran dari Januari-Juni 2025 mencapai 25,5 persen dari total pagu Rp9,3 triliun, tetapi mengalami perlambatan," kata Kurniawan.
Menurut dia, ada sejumlah faktor yang memengaruhi penurunan kinerja penyaluran TKD, antara lain implementasi kebijakan efisiensi anggaran dan transisi jabatan kepala daerah.
Komponen TKD yang pada semester I belum dilakukan penyaluran ke masing-masing pemerintah daerah di Papua Barat yaitu, dana otonomi khusus dan dana alokasi khusus (DAK) fisik.
"Periode semester I tahun lalu sudah ada pencairan, tapi tahun ini realisasi pencarian dilakukan setelah semester I," jelas Kurniawan.
Ia merinci penyaluran TKD terdiri atas dana bagi hasil Rp771,07 miliar, dana alokasi umum Rp1,18 triliun, insentif fiskal Rp14,68 miliar, DAK non fisik Rp166,35 miliar, dan dana desa Rp246,96 miliar.
Pemda yang menerima penyaluran TKD meliputi, Pemprov Papua Barat, Pemkab Manokwari, Pemkab Manokwari Selatan, Pemkab Pegunungan Arfak, Pemkab Teluk Bintuni, dan Pemkab Teluk Wondama.
"Jadi, kinerja penyaluran mulai bergerak itu mulai dari Juli 2025, termasuk dana otsus dan DAK fisik," ujarnya.
KPPN, kata dia, senantiasa memberikan pendampingan bagi masing-masing pemerintah daerah di Papua Barat guna mengoptimalkan proses penyaluran TDK pada semester II tahun 2025.
"Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi, kami buka semacam klinik TKD. Artinya, pemda yang mengalami kesulitan, kami siap fasilitasi cari solusi," ucap Kurniawan.
