Manokwari (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua Barat meluncurkan sistem informasi manajemen retribusi daerah terintegrasi untuk menggantikan sistem manual yang rentan terjadi kesalahan dan kurang transparan.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari, Kamis, mengatakan manajemen pengelolaan sumber pendapatan daerah harus bertransformasi dari pola konvensional menjadi sistem berbasis digital terintegrasi.
"Supaya lebih transparan, akuntabel, penyatuan data dalam sistem terpusat, dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat," ujar Dominggus.
Pemerintah provinsi, kata dia, telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 dan 27 Tahun 2024.
Regulasi tersebut mengharuskan instansi pemerintah provinsi seperti Bapenda memperbaiki pengelolaan informasi soal penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah yang lebih inovatif sesuai perkembangan zaman.
"Pemerintah daerah wajib memperkuat desentralisasi fiskal yang efisien, efektif, transparan, dan berkeadilan," jelas Dominggu.
Selain itu, kata dia, pemerintah daerah menghadapi tantangan optimalisasi pajak daerah melalui penerapan opsen pajak dan inovasi kebijakan yang dirancang untuk menyempurnakan mekanisme pembagian pajak antardaerah.
Kebijakan itu bertujuan mempercepat penyaluran dana, meningkatkan peran pemerintah kabupaten dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa menambah beban administratif bagi setiap wajib pajak.
"Memerlukan sinergi antara provinsi dan kabupaten melalui cost sharing dan role sharing sesuai perjanjian kerja sama yang ditandatangani tahun 2024," ucapnya.
Sementara itu Kepala Bapenda Papua Barat M Bachri Yasin menjelaskan, penerapan sistem informasi manajemen retribusi daerah, atau disebut Samaria, terlebih dahulu dilakukan dua kali uji coba sebelum resmi diluncurkan.
Penggunaan Samaria dilatarbelakangi oleh pelayanan sistem informasi retribusi yang dilakukan secara parsial oleh masing-masing organisasi perangkat daerah di wilayah Papua Barat.
"Kami juga kerja sama dengan salah satu lembaga riset dan inovatif untuk melakukan maintenance (pemeliharaan) supaya tetap aman digunakan," ucap Bachri.
