DPRK Manokwari aklamasi setujui APBD Perubahan 2025

Manokwari (ANTARA) - Seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Manokwari, Papua Barat, dengan suara bulat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2025.

Enam fraksi DPRK Manokwari yaitu Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasional Bersatu, Fraksi Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Otsus menyetujui Ranperda APBD Perubahan 2025 melalui sidang paripurna di Manokwari, Selasa.

“Seluruh fraksi DPRK Manokwari secara aklamasi menyetujui dan menerima Ranperda APBD Perubahan yang diusulkan Pemkab Manokwari,” kata Ketua DPRK Manokwari Jhoni Muid saat memimpin sidang paripurna DPRK Manokwari.

Ia menjelaskan pada APBD Perubahan 2025, pendapatan daerah ditetapkan menjadi Rp1,510 triliun atau turun Rp24,7 miliar dari proyeksi APBD 2025 sebesar Rp1,535 triliun.

Sedangkan belanja daerah ditetapkan menjadi Rp1,512 triliun atau naik Rp48,3 miliar dari proyeksi APBD 2025 sebesar Rp1,463 triliun.

Dalam APBD Perubahan 2025, Pemkab Manokwari mengalami defisit sebesar Rp1,9 miliar, penerimaan Rp73,1 miliar, pengeluaran Rp71,1 miliar, serta Silpa Rp0,-.

Bupati Manokwari Hermus Indou dalam pidatonya mengatakan APBD Perubahan Tahun 2025 merupakan bentuk penyempurnaan dari APBD induk, dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi, realitas fiskal, serta kebutuhan strategis yang mendesak.

“APBD Perubahan tahun 2025 ini disusun sebagai respon terhadap perkembangan ekonomi makro dan realisasi fiskal. Perubahan ini menyesuaikan dengan pendapatan daerah, baik dari PAD, dana perimbangan, maupun pendapatan lain-lain,” katanya.

Ia menjelaskan pemerintah daerah setempat berupaya maksimal mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kapasitas fiskal.

"Penajaman prioritas anggaran diarahkan pada program-program prioritas yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Beberapa program prioritas tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui beasiswa, pendidikan gratis, rehabilitasi sekolah, pembangunan sarana prasarana kesehatan, puskesmas, pencegahan stunting, serta pembangunan infrastruktur yang berkualitas.

Selain itu, APBD Perubahan 2025 juga menitikberatkan pada penguatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah, percepatan digitalisasi, serta penanganan bencana dan kebutuhan mendesak lainnya.

“Prinsip yang kami pegang adalah akuntabilitas dan transparansi. Setiap rupiah dari uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dengan benar, transparan, dan efisien, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat,” ujarnya.