Perpusnas: Penting dibentuk dinas perpustakaan di PBD

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Edi Wiyono saat memaparkan tentang pembentukan Dinas Perpustakaan Daerah dalam agenda rapat bersama Komisi X DPR RI dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong, Senin (6/10/2025). ANTARA/Yuvensius Lasa Banafanu

Sorong (ANTARA) - Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Edi Wiyono menilai penting pembentukan dinas perpustakaan di Provinsi Papua Barat Daya guna memperkuat akses terhadap layanan perpustakaan.

"Saat ini Perpustakaan Nasional memang tidak memiliki anggaran pembangunan fisik secara langsung, namun tetap melakukan intervensi melalui skema bantuan keuangan," jelasnya di Sorong, Selasa.

Ia mengungkapkan bahwa pada tahun ini total alokasi anggaran untuk intervensi di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Maybrat mencapai Rp38 miliar.

"Jika dibandingkan dengan daerah lain, alokasi ini tergolong besar," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa penting untuk dipahami bahwa tanpa nomenklatur atau kelembagaan dinas perpustakaan di tingkat daerah, maka tidak akan ada intervensi atau dukungan yang bisa diberikan.

Ia berharap ke depan dengan dukungan dari Komisi X DPR RI, penguatan fisik sub-bidang perpustakaan dapat kembali dihidupkan. Hal ini sekaligus membuka peluang bagi Provinsi Papua Barat Daya untuk memperoleh kembali alokasi anggaran pembangunan perpustakaan.

Menurut dia, pembentukan kelembagaan ini penting, karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana urusan perpustakaan menjadi bagian dari urusan wajib non-pelayanan dasar yang harus ada di setiap daerah.

"Kami juga mendorong seluruh pemerintah daerah agar segera membentuk dinas perpustakaan berdasarkan instruksi Mendagri melalui surat edarannya yang mengharuskan seluruh pemerintah daerah membentuk perpustakaan daerah," ujarnya.

"Nomenklatur itu menjadi syarat utama agar daerah bisa menerima bantuan program dari kami," katanya menambahkan.

Edi berharap, Gubernur Papua Barat Daya bersama jajaran dapat segera menyusun dokumen kelembagaan tersebut agar perpustakaan provinsi terbentuk dan berfungsi secara optimal, serta membuka peluang kerja sama program yang lebih luas dengan Perpustakaan Nasional.

"Tanpa ada nomenklatur, maka bantuan dan intervensi dari Perpusnas tidak bisa diberikan secara maksimal," ujarnya.