Manokwari (ANTARA) - Tim Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Manokwari, Papua Barat untuk menghimpun berbagai masukan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini tengah berjalan di sejumlah daerah.
Perwakilan Kementerian Setneg Benny Kustriadi di Manokwari, Senin, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan mendengarkan langsung masukan, tantangan, dan kondisi riil di lapangan dari pemerintah daerah, sekolah, serta dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kehadiran kami di sini bukan untuk mengevaluasi atau mengaudit. Kami hadir sebagai mitra untuk mendengarkan dan menghimpun masukan dari sekolah maupun SPPG yang terlibat langsung dalam pelaksanaan MBG,” ujarnya.
Ia menjelaskan, beberapa masukan yang diterima antara lain terkait pemerataan penerima manfaat MBG antar-SPPG, penyesuaian menu makanan bagi balita, serta peningkatan standar kelayakan konsumsi.
Pihaknya juga meminta perlunya koordinasi yang lebih baik antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah. Dinas Pendidikan maupun Dinas Kesehatan di daerah diharapkan dapat lebih berperan aktif.
Selain itu, setiap dapur penyedia MBG harus memiliki ahli gizi, dan para penjamah makanan perlu lebih berkomitmen terhadap standar kebersihan dan mutu.
Seluruh informasi dan rekomendasi yang dihimpun di lapangan akan disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan kepada Presiden.
Kunjungan tersebut merupakan penugasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara sebagai bagian dari agenda nasional pemantauan Program MBG di 35 provinsi di Indonesia.
Pemerintah saat ini sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG.
Regulasi itu akan menjadi dasar hukum yang mengatur tanggung jawab, hak, dan kewajiban berbagai pihak dalam pelaksanaan program tersebut.
Ia mengatakan, Presiden juga menaruh perhatian besar terhadap penguatan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, nelayan, dan pelaku UMKM dalam penyediaan bahan pangan bagi program MBG.
Bahan pangan seperti sayur, ikan, dan umbi-umbian, lanjut dia, diharapkan berasal dari hasil produksi lokal agar turut menumbuhkan ekonomi daerah.
“Keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari banyaknya porsi yang tersaji, tetapi juga dari mutu gizi dan dampaknya bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala BGN Perwakilan Papua Barat Erika Vionita Werinussa mengatakan saat ini terdapat 20 dapur SPPG yang beroperasi di Kabupaten Manokwari. Seluruh dapur telah melibatkan petani lokal dan penjual makanan tradisional Papua dalam penyediaan bahan pangan.
“Sayur mayur dan bahan makanan lokal yang dijual mama-mama Papua telah menjadi bagian dari menu MBG di Manokwari,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Marthen Rantetampang menambahkan, kegiatan tersebut turut menghadirkan sekolah-sekolah penerima manfaat MBG.
“Kami berharap kunjungan ini membawa perbaikan dalam pelaksanaan MBG. Program ini bukan jangka pendek, tetapi investasi jangka panjang untuk membentuk generasi emas Indonesia,” katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemensetneg himpun masukan terkait pelaksanaan MBG di Manokwari
