Filep Wamafma minta Menteri PANRB hentikan mutasi ASN nonprosedural di Papua

Manokwari (ANTARA) - Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menghentikan praktik mutasi Aparatur Sipil Negara secara non-prosedural dari wilayah Papua ke daerah lain.

Pemerintah pusat perlu membentuk satuan tugas khusus (satgas) untuk mengawasi seluruh proses mutasi ASN agar berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mempertimbangkan kebutuhan sumber daya ASN masing-masing daerah.

“Masalah ini sudah lama menjadi keluhan masyarakat. Saya sering mendengar adanya ASN yang dipindahkan dari Papua tidak sesuai mekanisme," kata Filep di Manokwari, Papua Barat, Jumat.

Hal ini, kata dia, dipengaruhi sejumlah orang dari luar Papua kerap memanfaatkan formasi penerimaan calon ASN di wilayah Papua yang kemudian mengajukan mutasi ke daerah asal setelah bekerja beberapa tahun.

Persetujuan atas pengajuan mutasi ASN dari Papua ke daerah asal cenderung diintervensi oleh oknum tertentu, sehingga sangat merugikan daerah yang membutuhkan ketersediaan sumber daya untuk pelayanan publik.

"Penerimaan ASN untuk memperkuat pelayanan publik di daerah yang masih kekurangan pegawai. Kalau pegawai pindah ke luar Papua dengan cara-cara tidak benar, masyarakat yang dirugikan,” ujarnya.

Filep juga meminta agar pemerintah pusat memastikan setiap proses rekrutmen calon ASN di Tanah Papua, wajib memprioritaskan putra-putri asli daerah untuk mencegah terjadinya praktik mutasi nonprosedural.

Papua masih membutuhkan banyak ASN yang kompeten dan berintegritas, terutama setelah pembentukan empat provinsi baru yaitu Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

"Praktik mutasi seperti ini menyebabkan kekosongan jabatan pada instansi vertikal dan otonom, sehingga pelayanan publik terganggu," kata Filep yang juga menjabat sebagai Sekretaris MPR untuk Papua.

Dia mengimbau seluruh ASN baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di enam provinsi se-Tanah Papua untuk tetap mengemban tugas sesuai ketentuan.

"Mari bersama-sama dengan putra-putri daerah membangun Papua yang lebih baik,” ucapnya.