Manokwari (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Provinsi Papua Barat pada triwulan III 2025 mengalami kontraksi 0,13 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibanding periode yang sama 2024.
Kepala BPS Papua Barat Merry di Manokwari, Rabu, mengatakan kontraksi tersebut dipengaruhi melemahnya kinerja dua sektor utama penggerak ekonomi, yakni industri pengolahan serta pertambangan dan penggalian.
"Industri pengolahan terkontraksi 0,70 persen (yoy). Lapangan usaha pertambangan dan penggalian juga terkontraksi 3,28 persen (yoy)," kata Merry.
Merry menyebut bahwa kontribusi industri pengolahan terhadap struktur perekonomian Papua Barat mencapai 39,71 persen, sedangkan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 25,56 persen.
Perlambatan pada industri pengolahan dipicu oleh penurunan aktivitas produksi sejumlah komoditas utama.
Sama halnya dengan sektor pertambangan dan penggalian yang juga tertekan akibat penurunan produksi.
"Sehingga, pelemahan kedua lapangan usaha ini berpengaruh langsung pada kinerja ekonomi Papua Barat," ujar Merry.
Dari sisi pengeluaran, kata dia, komponen ekspor barang dan jasa menjadi sumber kontraksi terdalam sebesar 9,95 persen diikuti komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang terkontraksi 1,10 persen.
Komponen pengeluaran lainnya justru mengalami pertumbuhan positif, meliputi konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT), dan konsumsi pemerintah.
"Ekspor barang dan jasa memiliki andil sebesar 82,30 persen terhadap struktur perekonomian menurut komponen pengeluaran," kata Merry.
Dia menjelaskan nilai produk domestik regional bruto (PDRB) Papua Barat atas dasar harga berlaku pada triwulan III sebesar Rp13,10 triliun, dan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp20,32 triliun.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun dari sisi nominal nilai PDRB terus meningkat, namun pertumbuhan ekonomi secara riil masih mengalami tekanan pada periode triwulan III tahun 2025.
"Pergerakan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya karena telah memperhitungkan pengaruh inflasi," ujarnya.
Deputi Kepala Perwakilan BI Papua Barat Arif Rahadian mengatakan pihaknya akan menyampaikan sejumlah rekomendasi bagi pemerintah daerah agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV.
Sumber pertumbuhan ekonomi Papua Barat saat ini masih didominasi sektor minyak dan gas (migas), namun perlu ada kebijakan strategis untuk mengoptimalkan sektor lainnya seperti pertanian.
"Hasil rilis BPS kami akan susun dalam bentuk rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah," kata Arif.
