Manokwari (ANTARA) - Komite III DPD RI mendorong peningkatan kualitas layanan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Papua Barat agar mampu memenuhi standar pelayanan kesehatan rujukan di wilayah timur Indonesia.
Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma di Manokwari, Kamis, mengatakan pelaksanaan advokasi merujuk pada sejumlah hal mendasar guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang layak dan merata.
"RSUP ini bakal jadi rumah sakit rujukan sehingga pemerintah daerah perlu benahi fasilitas, ketersediaan dokter spesialis, dan layanan penunjang lainnya," katanya.
Dia menjelaskan pemerintah daerah harus mengoptimalkan pengalokasian anggaran belanja kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
Afirmasi di bidang kesehatan, mulai dari peningkatan sarana prasarana, penguatan kapasitas tenaga medis, hingga perbaikan tata kelola layanan, katanya, komitmen yang harus direalisasikan.
"Dukungan anggaran itu sangat penting supaya RSUP ini menjadi rumah sakit rujukan yang berkualitas," ujarnya.
Ia menegaskan setiap perencanaan anggaran harus melibatkan manajemen RSUP Papua Barat agar alokasi belanja disusun berdasarkan kebutuhan riil dalam menjawab permasalahan kesehatan.
Keterlibatan manajemen dinilai penting untuk memastikan perencanaan anggaran benar-benar mendukung peningkatan mutu layanan kesehatan, termasuk ketersediaan tenaga medis, peralatan, dan lainnya.
"Misalnya, ketersediaan dokter spesialis dan tenaga medis lainnya yang kompeten, supaya tidak ada lagi pasien dari Papua Barat dirujuk ke Makassar atau Jakarta," ucapnya.
Komite III DPD RI akan memfasilitasi pertemuan antara Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, Direktur RSUP Papua Barat, termasuk para dokter dengan Kementerian Kesehatan.
Intervensi pemerintah pusat melalui kementerian terkait merupakan upaya yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan percepatan pembangunan sektor strategis di tanah Papua.
"Kami tentu siap memfasilitasi apa yang nanti perlu dukungan pemerintah pusat," kata Filep.
Direktur RSUP Papua Barat dr Arnold Tiniap mengakui peningkatan kualitas pelayanan masih memerlukan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah daerah maupun pusat.
Manajemen mengapresiasi kehadiran Komite III DPD RI untuk menyerap aspirasi yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi sumber daya tenaga medis, penambahan fasilitas, dan lainnya.
"Tiga tahun beroperasi tapi masih banyak yang perlu dibenahi. Sekarang sudah ada 16 dokter spesialis dari 13 layanan. Dokter spesialis juga harus didukung para medis yang terlatih," ucapnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komite III DPD RI dorong penguatan layanan RSUP Papua Barat
