Papua Pegunungan dan KPK tingkatkan kerja sama cegah korupsi

Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan melalui Inspektorat setempat dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI meningkatkan kerja sama mencegah tindak pidana korupsi di daerah setempat.

Inspektorat Papua Pegunungan menggelar rapat koordinasi penguatan sinergi pemberantasan korupsi bersama KPK RI melalui Satuan Tugas (Satgas) V.1 Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V bersama organisasi perangkat daerah atau OPD teknis daerah setempat.

Staf Ahli Gubernur Papua Pegunungan Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Aron Wanimbo di Wamena, Selasa mengatakan rapat koordinasi ini lebih memfokuskan kepada instrumen strategis untuk mengukur, memantau, mengendalikan dan mengawasi upaya pencegahan korupsi serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah atau MCSP.

“Hari ini kita tidak hanya berbicara tentang angka-angka MCSP, tetapi tentang masa depan tata kelola pemerintahan di Papua Pegunungan sebagai daerah otonomi baru atau DOB. Kita punya kesempatan emas untuk membangun sistem yang bersih sejak awal bukan memperbaiki setelah terlanjur rusak,” katanya.

Menurut dia, MCSP adalah instrumen, tetapi lebih dari itu merupakan kompas moral dalam pencegahan korupsi di segala lini sejak dini.

“Kita bisa memastikan bahwa perencanaan, penganggaran, pengadaan hingga pelayanan publik berjalan transparan, akuntabel dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.

Sementara itu Tim Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI Ardan Fitra mengatakan kegiatan MCSP merupakan salah satu indikator upaya pencegahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

“Tinggi rendahnya skor MCSP itu menggambarkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Papua Pegunungan. Skor MCSP di Papua Pegunungan baru mencapai 16 persen, menandakan bahwa masih perlu peningkatan upaya-upaya pencegahan di lingkungan pemerintah daerah,” katanya.

Dia menjelaskan peningkatan pencegahan korupsi dapat dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, optimalisasi penerimaan daerah, manajemen aparatur sipil negara (ASN).

“Kehadiran di sini untuk mendorong mitra kami pemerintah daerah di Papua Pegunungan untuk bersama-sama meningkatkan skor pencapaian MCSP sebagai upaya dalam mencegah korupsi di berbagai titik rawan korupsi yang telah dirumuskan dalam delapan area,” ujarnya.