Manokwari (ANTARA) - Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Filep Wamafma menilai alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Papua perlu penyesuaian dengan melihat kondisi geografis dan ekonomi daerah.
Penegasan itu disampaikan Filep Wamafma, saat kegiatan Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Manokwari, Papua Barat, Kamis.
“Kami sudah mendapat catatan terkait pelaksanaan MBG di Kota Sorong dan Manokwari. Masalah utamanya adalah kualitas makanan bergizi dan nilai uangnya yang sangat kecil untuk belanja pangan,” ujarnya.
Menurut dia, kebijakan nasional tentang MBG perlu memperhatikan kondisi geografis dan ekonomi Papua yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia, sehingga alokasi anggaran tidak hanya memenuhi standar administrasi.
Pemerintah pusat semestinya memperhitungkan karakteristik wilayah dan tantangan logistik di enam provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.
“Kami mendorong agar anggaran MBG di Tanah Papua berbeda dengan wilayah lain. Jangan semua disamaratakan," ucap Filep.
Pihaknya akan membawa hasil temuan untuk dibahas bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga pelaksanaan MBG di Tanah Papua menjawab kebutuhan mutu dan gizi yang layak.
Komite III DPD RI juga mendorong adanya penguatan fasilitas laboratorium disertai tenaga ahli gizi yang bertugas di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjamin kualitas menu program MBG.
"Perhatian terhadap gizi anak-anak di Papua sangat penting, karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia," katanya.
Selain itu, kata Filep, komoditas pangan lokal harus menjadi menu utama agar penyelenggaraan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto memberi dampak positif terhadap peningkatan perekonomian daerah.
Penggunaan bahan pangan lokal seperti umbi-umbian, ikan, sayuran, dan hasil pertanian khas Papua bagian dari upaya strategis mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar daerah sekaligus menjaga ketahanan pangan.
"Kebijakan yang dirumuskan pemerintah harusnya berpihak pada pemanfaatan pangan lokal, supaya petani di daerah juga merasakan manfaat MBG," tuturnya.
Filep juga mengakui bahwa rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat belum berjalan maksimal, karena kehadiran pejabat teknis dari sejumlah organisasi perangkat daerah sangat minim.
DPD RI berencana memanggil Gubernur Dominggus Mandacan dan instansi terkait ke Jakarta untuk membahas hasil temuan dan solusi komprehensif bagi peningkatan mutu program MBG di Papua Barat.
“Kami berharap kepala daerah dan instansi teknis memahami bahwa ketika lembaga DPD RI hadir di daerah, itu berarti ada sesuatu yang penting," ucapnya.
Staf Ahli Gubernur Papua Barat Marthen Kocu mengapresiasi Komite III DPD RI yang sangat konsen melakukan pengawasan dan pemantauan perkembangan penyelenggaraan program MBG di Tanah Papua.
Pemerintah provinsi maupun tujuh kabupaten di Papua Barat, berkomitmen mendukung keberhasilan program MBG dengan menyiapkan seluruh infrastruktur sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Kami mengapresiasi kegiatan inventarisasi sebagai bentuk pengawasan konstruktif dan implementasi program nasional di daerah,” ujar Kocu.
Ia juga menyatakan kesiapan pemerintah daerah menyampaikan berbagai kendala, tantangan, serta praktik terbaik (best practices) yang telah dilaksanakan di Papua Barat sebagai bahan evaluasi bersama.
Pemerintah provinsi mengajak seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi aktif dalam proses evaluasi tersebut, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan demi kemajuan Papua Barat.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komite III DPD RI nilai anggaran MBG di Tanah Papua perlu penyesuaian
