Pemprov Papua Barat Daya kembangkan SIG optimalkan pemetaan SDA

Sorong (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) menggandeng World Resources Institute (WRI) mengembangkan kapasitas sistem informasi geografis (SIG) untuk memperkuat pemetaan, mitigasi, serta pengelolaan sumber daya alam di wilayah itu.

Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau di Sorong, Kamis, menjelaskan penggunaan dan pemanfaatan SIG merupakan bagian penting untuk memperkuat kebijakan tata ruang dan pelestarian lingkungan.

"Luasnya wilayah Papua Barat Daya menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan. Karena itu, pemerintah daerah membutuhkan dukungan teknologi dan kolaborasi dari berbagai pihak," jelasnya.

Menurut dia, pelatihan SIG ini sangat penting, bukan hanya untuk pemetaan, tetapi sebagai instrumen strategis dalam penetapan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal.

Ia menyebutkan bahwa sejak Papua Barat Daya masih menjadi bagian dari Provinsi Papua Barat, pihaknya sudah memiliki komitmen kuat untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui Deklarasi Manokwari pada 2018.

"Kita berkomitmen mempertahankan 70 persen kawasan lindung dengan memastikan tutupan hutan tetap berada di atas 80 persen. Jika kita bandingkan dengan pulau besar lain seperti Sumatera dan Kalimantan, hutan-hutan di sana hampir habis. Kita tidak ingin hal itu terjadi di tanah Papua,” ujar Nausrau.

Wakil Gubernur juga mengapresiasi inisiatif WRI Indonesia yang telah bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Papua, Universitas Victory, dan Universitas Otto Geissler.

Sejak 2019, program ini tercatat telah melatih lebih dari 200 peserta dari berbagai instansi pemerintah.

“Kami berharap kaderisasi dalam pemanfaatan SIG di Papua Barat Daya terus meningkat sehingga pengelolaan potensi sumber daya bisa lebih optimal,” ujarnya.

Kepala Bidang Riset dan Inovasi Provinsi Papua Barat Daya, Frengky Saa, menegaskan bahwa kemampuan penguasaan SIG di lingkungan pemerintah daerah masih perlu diperkuat.

Menurutnya, terdapat 76 indikator tata kelola yang membutuhkan dukungan tenaga terlatih, satu-satunya melalui pelatihan pemetaan berbasis SIG.

“Sebagian besar ASN kita belum menguasai pemetaan," jelasnya.

Dia berharap melalui pelatihan ini ASN dapat memenuhi kebutuhan dasar, mulai dari pembuatan peta dasar hingga pemetaan lanjutan untuk perencanaan ruang desa, peta bencana, hingga dokumen perencanaan kabupaten/kota.

“Kita ingin operator dan tenaga SIG berasal dari daerah sendiri. Bahkan masyarakat adat juga bisa dilibatkan dalam pemetaan wilayah adat, peta marga, hingga peta komunal,” ujarnya.

Dia menargetkan pada 2026, pelibatan penuh tenaga-tenaga yang telah dilatih untuk mendampingi kabupaten/kota dalam penyusunan dokumen ruang dan pemetaan strategis lainnya.