DJPb salurkan Rp7,29 triliun dana transfer daerah ke Papua Barat

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II DJPb Papua Barat Satriyo Budi Cahyono saat konferensi pers, di Gedung Keuangan Negara Manokwari. ANTARA/Fransiskus Salu Weking

Manokwari (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan dana transfer ke daerah (TKD) untuk Provinsi Papua Barat sebanyak Rp7,29 triliun atau 67,01 persen dari total pagu tahun 2025.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II DJPb Papua Barat Satriyo Budi Cahyono, di Manokwari, Rabu, mengatakan serapan belanja TKD masih berada pada kategori moderat, sehingga perlu percepatan.

"Per 31 Oktober 2025, belanja TKD sudah terealisasi 67,01 persen dari total pagu sebanyak Rp10,87 triliun," ujarnya.

Ia menyebut dana alokasi umum (DAU) menjadi komponen TKD dengan realisasi penyaluran tertinggi yakni Rp3,25 triliun, diikuti dana bagi hasil (DBH) Rp1,98 triliun, dan dana otonomi khusus (otsus) Rp1,04 triliun.

Kemudian, realisasi dana desa mencapai Rp488 miliar, penyaluran dana alokasi khusus (DAK) non fisik Rp422 miliar, DAK fisik Rp80,4 miliar, serta penyaluran dana insentif fiskal sebanyak Rp22,1 miliar.

"Penyaluran DAU sudah 82,1 persen dan komponen TKD lainnya rata-rata 50 sampai 70-an persen," ujar Satriyo.

Berdasarkan wilayah, kata dia lagi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Wondama menempati posisi tertinggi dengan persentase penyaluran mencapai 79,26 persen atau Rp668,07 miliar dari total pagu Rp842,88 miliar.

Posisi kedua ditempati Pemkab Fakfak sebesar 77,23 persen atau Rp932,73 miliar dari pagu Rp1,20 triliun, disusul Pemkab Kaimana 76,89 persen atau Rp817,67 miliar dari pagu sebanyak Rp1,06 triliun.

"Persentase penyaluran TKD untuk Teluk Wondama paling tinggi dari semua pemerintah daerah di Papua Barat," katanya pula.

Selanjutnya, ujar Satryo, Pemkab Manokwari Selatan dengan realisasi penyaluran 74,72 persen atau Rp475,13 miliar dari pagu Rp635,85 miliar, dan Pemkab Manokwari 73,64 persen atau Rp816,93 miliar dari pagu Rp1,10 triliun.

Realisasi penyaluran TKD untuk Pemkab Pegunungan Arfak mencapai 71,72 persen atau Rp529,79 miliar dari pagu Rp738,69 miliar, dan Pemkab Teluk Bintuni sebesar 60,30 persen atau Rp1,43 triliun dari pagu Rp2,37 triliun.

"Pemerintah Provinsi Papua Barat menempati posisi terakhir dengan realisasi 55,62 persen atau Rp1,61 triliun dari total pagu sebanyak Rp2,90 triliun," ujarnya lagi.