DPD RI apresiasi cakupan penerima PIP diperluas hingga PAUD dan TK

Ketua Komite III DPD Republik Indonesia Filep Wamafma saat menyerahkan buku rekening PIP kepada salah satu siswa SD di Distrik Roon, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. ANTARA/Fransiskus Salu Weking

Manokwari (ANTARA) - Komite III DPD Republik Indonesia mengapresiasi kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang memperluas cakupan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) hingga jenjang PAUD dan TK.

Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Filep Wamafma di Manokwari, Papua Barat, Senin, mengatakan kebijakan tersebut akan memperkuat fondasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), khususnya anak-anak dari keluarga prasejahtera.

"Ini terobosan penting mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, karena bantuan pendidikan selama ini difokuskan pada SD hingga SMA," kata Filep.

Menurut dia, perluasan jangkauan PIP merupakan masukan dari Komite III DPD RI kepada Kemendikdasmen, terutama terkait afirmasi pendidikan sejak usia dini sebagai bagian dari pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) jangka panjang.

Penambahan peserta didik jenjang PAUD dan TK sebagai penerima PIP, lanjutnya, mencerminkan kehadiran negara dalam mendukung proses pendidikan sejak tahap paling awal, sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu.

"Kalau pemerintah pusat sudah hadir melalui PIP, tentu sangat membantu meringankan beban orang tua,” katanya.

Ia berharap PIP yang kini menyasar PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA, dapat meningkatkan semangat belajar peserta didik serta membantu orang tua memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, seperti perlengkapan sekolah dan lainnya.

Keberhasilan implementasi perluasan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah sangat bergantung pada akurasi dan kualitas data siswa calon penerima yang disiapkan oleh masing-masing satuan pendidikan.

"Ketidaktepatan data berpotensi menghambat penyaluran PIP, meskipun kebijakan dan kuota telah tersedia,” ujarnya.

Ia menilai optimalisasi penyaluran PIP di Tanah Papua maupun daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) harus dibarengi dengan pendampingan serius dari pemerintah daerah melalui dinas pendidikan serta pihak sekolah.

Hal ini berdasarkan aspirasi masyarakat kepada Komite III DPD RI terkait masih banyak anak-anak di Tanah Papua yang berasal dari keluarga prasejahtera belum terdata secara maksimal sebagai calon penerima bantuan.

“Tinggal bagaimana daerah menyambutnya dengan kesiapan data dan pengelolaan yang serius, supaya anak-anak merasakan manfaatnya,” kata Filep.