Progres pembangunan Kantor Gubernur Papua Tengah capai 20 persen

Nabire (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan progres pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Tengah di Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire sampai sejauh ini telah melampaui target.

"Untuk progres fisik hingga pekan ke-32, target rencana seharusnya 18,103 persen namun realisasi pekerjaan telah mencapai 20,036 persen sehingga terdapat deviasi positif 1,933 persen," kata Diana saat meninjau pembangunan KIPP Papua Tengah bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk di Nabire, Rabu.

Ia berharap seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target pada Desember 2026 sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Papua Tengah.

Ia meminta seluruh pihak tetap menjaga koordinasi selama proses pembangunan berlangsung, terutama terkait sejumlah penyesuaian desain yang diusulkan pemerintah daerah.

“Tetap berkoordinasi karena ada beberapa detail yang perlu dibahas, termasuk perubahan yang diinginkan gubernur seperti desain atap bangunan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Wilayah Papua Abdul Halil Kastella menjelaskan proyek yang berlokasi di Distrik Wanggar itu dibiayai melalui APBN dengan nilai kontrak sebesar Rp355,36 miliar dan dikerjakan oleh Kerja Sama Operasi (KSO) PT PP (Persero) Tbk bersama PT Abdi Bumi Cenderawasih (ABC).

Lingkup pekerjaan meliputi pembangunan Gedung Kantor Gubernur Papua Tengah, Gedung DPR Papua Tengah, Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, sistem kelistrikan, pekerjaan lanskap, hardscape, dan pemeliharaan kawasan.

Menurut Abdul Halil, pekerjaan dimulai pada 20 Oktober 2025 dan ditargetkan selesai pada 14 Desember 2026 dengan masa pelaksanaan selama 420 hari kalender.

Kompleks perkantoran tersebut dibangun di atas lahan seluas 71.009 meter persegi dengan total luas bangunan sekitar 20.172 meter persegi, terdiri atas Gedung Kantor Gubernur seluas 7.398 meter persegi, Gedung DPR Papua Tengah seluas 8.079 meter persegi, Gedung MRP Papua Tengah seluas 3.130 meter persegi, serta bangunan penunjang seluas 1.564 meter persegi.

Ia menjelaskan pembangunan kompleks sentra pemerintahan tersebut merupakan bagian dari penyediaan infrastruktur pemerintahan bagi Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonom baru.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menilai pembangunan Kantor Gubernur, DPR Papua Tengah, MRP Papua Tengah, beserta tiga tower perkantoran menjadi simbol kemajuan daerah otonom baru tersebut.

"Pembangunan sentra pemerintahan ini menjadi legacy bagi provinsi baru dan menjadi titik awal kebangkitan masyarakat Papua Tengah menuju daerah yang lebih maju," katanya.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah atas konsistensi dalam membangun infrastruktur pemerintahan sebagai fondasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut dia, pembangunan Kantor Gubernur, DPRP, MRP Papua Tengah, beserta tiga tower perkantoran menjadi simbol kemajuan daerah otonom baru tersebut.

Ia menilai pembangunan sentra pemerintahan tersebut akan menjadi warisan penting bagi Papua Tengah sekaligus titik awal kebangkitan masyarakat di provinsi tersebut.

“Pembangunan sentra pemerintahan ini menjadi legacy bagi provinsi baru dan menjadi titik awal kebangkitan masyarakat Papua Tengah menuju daerah yang lebih maju,” ujarnya.