Pemerintah pusat selaraskan percepatan pembangunan di Papua Tengah

Nabire (ANTARA) - Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyelaraskan langkah percepatan pembangunan daerah melalui rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti.

Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa di Nabire, Rabu mengatakan rapat tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pusat pemerintahan, serta pelayanan publik di provinsi termuda di Tanah Papua itu.

"Hasil rapat ini menjadi dasar untuk mempercepat pembangunan Papua Tengah melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten," katanya.

Salah satu poin yang disepakati yakni Pemprov Papua Tengah akan menindaklanjuti penyelesaian pembebasan lahan pada ruas jalan Waroki menuju Bandara Douw Aturure karena masih terdapat sejumlah bidang tanah yang belum dibebaskan untuk mendukung pembangunan jalan dan jembatan di kawasan tersebut.

Menurut Meki, pemerintah pusat juga memberikan perhatian khusus terhadap percepatan pembangunan empat daerah otonom baru (DOB) di Tanah Papua.

Kemendagri akan memfasilitasi usulan empat DOB di Papua agar masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), sekaligus memfasilitasi penerbitan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan Empat DOB di Papua.

"Kami berharap dukungan pemerintah pusat ini dapat mempercepat pembangunan dan pelayanan publik di Papua Tengah," ujarnya.

Dalam rapat itu juga disepakati perlunya koordinasi yang lebih intensif antara balai pelaksana teknis kementerian dan pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran pembangunan jalan di Papua Tengah.

Pemerintah Kabupaten Nabire juga didorong segera menyelesaikan proses penerbitan sertifikat tanah seluas 10 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang berlokasi di Kampung Topo, Distrik Uwapa.

Selain itu, rencana perluasan Jalan Wonorejo menuju Bandara Douw Aturure akan dibahas lebih lanjut antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Nabire, dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Papua Tengah.

BPJN Papua Tengah juga turut mengusulkan percepatan pembangunan jalan yang menghubungkan Kabupaten Mimika dan Kabupaten Deiyai guna membuka akses konektivitas antar daerah.

BPJN juga menyatakan dukungan terhadap usulan pemerintah daerah terkait pembangunan akses jalan menuju Markas Polda Papua Tengah serta pembangunan akses jalan menuju dermaga di Kapiraya, Kabupaten Mimika, yang akan diteruskan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU.

Ia berharap seluruh hasil rapat koordinasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga pembangunan infrastruktur dan pusat pemerintahan Papua Tengah berjalan sesuai target.

"Kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah," katanya.