Sorong (ANTARA) - Ketua Pokja Adat Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Semuel Kambuaya menyebut jajarannya telah bertemu Presiden Joko Widodo wi dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian guna menyampaikan aspirasi masyarakat asli Papua Barat yakni usulan Penjabat (Caretaker) Gubernur.
"Dalam pertemuan bersama Presiden dan Menteri Dalam Negeri, MRPB mengusulkan empat nama calon penjabat Gubernur Papua Barat yakni nomor urut pertama Agustinus Fatem, kedua Nataniel Mandacan, ketiga Paulus Waterpauw, dan keempat Dance Flassy," kata Semuel Kambuaya dalam siaran pers yang diterima di Sorong, Minggu.
Dia mengatakan bahwa dalam pertemuan di istana Negara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan dengan jelas dan transparan bahwa usulan MRPB sudah diterima oleh Kemendagri serta sudah dilakukan pengkajian.
Dari ke empat nama calon yang diusulkan tersebut, katanya, satu nama yakni Dance Flassy dianggap gugur karena faktor sudah pensiun.
Sedangkan tiga nama lainnya memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan. Sesuai nomor urut yang disampaikan oleh Mendagri di hadapan MRPB yaitu pertama Agustinus Fatem, kemudian kedua Nataniel Mandacan, dan ketiga Paulus Waterpauw.
Menurut dia, tiga nama tersebut merupakan aspirasi masyarakat asli Papua dan sebagai representasi lembaga orang asli Papua, MRPB meneruskan dan kawal sampai ke tingkat Pemerintah Pusat yakni Presiden.
MRPB memberikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat dan Kementerian terkait, terutama Presiden Jokowi yang sudah menerima atau menghormati hak-hak orang asli Papua.
"Aspirasi kami sebagai lembaga representasi orang asli Papua didengar oleh Presiden Joko Widodo," ujarnya.
Sebagai lembaga representasi kultur masyarakat Papua, katanya, posisi MRPB, netral mengawal aspirasi masyarakat yang diserahkan kepada Pemerintah Pusat.
"Nanti eksekusi bukan kami, tetapi keputusan ada di tangan Presiden selaku pemegang hak prerogatif. Mari kita berdoa bersama sehingga dalam tahap ini akan ditunjuk orang terbaik yang akan memimpin Papua Barat beberapa tahun ke depan," kata Semuel.
MRPB berbangga dan bersyukur lantaran Presiden bisa mendengar aspirasi orang asli Papua.
"Berarti pemerintah benar-benar menghargai orang Papua sebab gubernur sementara hingga pemilu 2024 adalah orang asli Papua," ujar Semuel.
