Sorong (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua Barat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Sorong membangun komitmen bersama untuk mengantisipasi sekaligus mengendalikan inflasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1444 H.
Deputi Kepala Perwakilan BI Papua Barat Roni Cahyadi, menjelaskan komitmen ini merupakan decisive action dalam mengendalikan inflasi khususnya pada kelompok inflasi volatile food dan core inflation jelang Idul Fitri 1444 H.
"Kita bersama ambil langkah strategis lain sebagai upaya pengendalian inflasi pada Idul Fitri 1444 H," jelas Deputi Kepala Perwakilan BI Papua Barat Roni Cahyadi melalui siaran pers yang diterima media ini, Minggu (2/4).
Porsi ekonomi Kota Sorong merupakan tertinggi kedua di Papua Barat dan Papua Barat Daya yaitu sebesar 16 persen.
Kendati demikian perlu dicermati karena pertumbuhan ekonomi Kota Sorong sebesar 1.88 persen atau peringkat 11 dibandingkan kabupaten lainnya di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
"Pemulihan ekonomi Kota Sorong terus berlangsung dan mendorong konsumsi rumah tangga yang lebih tinggi," ungkap dia.
Secara historis selama bulan puasa terdapat tren kenaikan harga komoditas cabai rawit dan cabai merah.
Sedangkan menjelang HBKN Idul Fitri di Kota Sorong, memicu kenaikan harga beberapa komoditas inflasi pangan antara lain daging ayam ras, telur ayam, bawang merah, bawang putih, minyak goreng dan gula pasir serta kenaikan harga tiket angkutan udara namun tetap pada ketentuan tarif bawah atas.
"Fluktuasi harga ikan masih menjadi faktor andil penyumbang inflasi yang cukup tinggi," jelasnya.
Melihat tren inflasi Kota Sorong pada periode HBKN Idul Fitri di 4 tahun terakhir, beberapa komoditas yang perlu menjadi perhatian yaitu angkutan udara, ikan laut, bawang merah, tomat, telur ayam ras dan sawi/kangkung.
Disebutkan, pada Februari 2023, inflasi Kota Sorong secara bulanan mengalami deflasi sebesar -0.24 persen (mtm), namun secara tahunan mengalami inflasi sebesar 4.34persen (yoy).
Di tingkat Sulampua, inflasi IHK tahunan Kota Sorong merupakan terendah ke-2 di Sulampua setelah Kabupaten Merauke. Sementara itu di tingkat nasional, inflasi tahunan Kota Sorong merupakan terendah ke-5 dari total 90 kota IHK.
"Top 5 andil komoditas inflasi tahunan (yoy) Kota Sorong yaitu angkutan udara, bensin, angkutan dalam kota, ikan kembung dan bawang merah, sedangkan top 5 andil komoditas inflasi bulanannya (mtm) yaitu rokok kretek filter, ikan mumar, ikan teri, kangkung, dan ikan kembung," sebut dia.
Penjabat Walikota Sorong George Yarangga, menyampaikan bahwa TPID Kota Sorong akan memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi yang mengacu pada kerangka 4K yakni pertama, keterjangkauan harga dengan meningkatkan intensitas pasar murah.
"Operasi pasar murah akan dilakukan di lokasi dekat dengan pasar utama di masing masing daerah," jelas Penjabat Wali Kota Sorong.
Kemudian, peningkatan efektivitas belanja bansos selama momen HBKN berupa bansos pangan, buka bersama masyarakat tidak mampu.
Kedua adalah ketersediaan pasokan dengan penguatan kerja sama antar daerah untuk meningkatkan efektivitas pasokan melalui Program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Kota Sorong bersama KPw BI lain di daerah Sulampua.
"Selain itu juga kita lakukan pemantauan ketersediaan pasokan pangan pada pedagang bersama Satgas Pangan di wilayah Kota Sorong dan sekitarnya," ungkap dia.
Tim Pengendali Inflasi Daerah pun akan melakukan koordinasi dan bersinergi dengan Bulog dalam rangka meningkatkan realisasi SPHP di Kota Sorong dan sekitarnya, khususnya SPHP Beras.
Ketiga adalah kelancaran distribusi yakni mengoptimalkan insentif subsidi ongkos angkut di Badan Ketahanan Pangan dan dukungan fasilitasi anggaran untuk pelaksanaan operasi pasar (OP) dan distribusi logistik.
Keempat, Komunikasi Efektif melalui himbauan bersama bijak berbelanja dengan mengikutsertakan pemuka agama (penceramah, pendeta dan pastor) bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat.
"Mengurangi tekanan harga dengan himbauan substitusi konsumsi cabai bawang merah hasil olahan terutama produk UMKM," pungkas Penjabat Wali Kota Sorong.
Selain itu, Pj.Walikota Sorong juga menghimbau anggota TPID Kota Sorong untuk dapat menyiapkan infrastruktur pendukung kebijakan melalui penguatan data dan informasi seperti www.hargapangan.id (PIHPS) dan Sistem Informasi Monitoring Stok Pangan Strategis Nasional (SIMONSTOK) oleh pemangku kebijakan.
"Ke depannya, sinergi dan koordinasi juga perlu untuk terus dijalankan dengan baik agar semua upaya pengendalian inflasi di Kota Sorong sesuai apa yang diharapkan," pinta dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BI dan TPID Sorong komitmen kendalikan inflasi jelang Idul Fitri
