Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat menargetkan angka kasus stunting pada anak di wilayahnya bisa turun 12 persen dalam waktu tiga bulan.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat Melkias Werinussa di Manokwari, Selasa, mengatakan bahwa pemerintah provinsi menjalankan berbagai program untuk menurunkan prevalensi stunting yang saat ini masih sekitar 30 persen menjadi 18 persen tiga bulan mendatang.
"Program yang kita laksanakan seperti pembentukan satuan tugas, orang tua asuh bagi anak stunting, dan memaksimalkan peran posyandu. Kita targetkan tiga bulan ke depan angka stunting kita turun sampai 18 persen," kata Werinussa.
Pemerintah Provinsi Papua Barat, menurut dia, juga memacu pemerintah kabupaten untuk mendata anak-anak yang mengalami stunting di wilayah masing-masing serta menjalankan program-program intervensi untuk menanganinya.
Dia menekankan pentingnya akurasi pendataan untuk memastikan program-program intervensi stunting tepat sasaran, termasuk program pemberian makanan tambahan pada anak-anak dan ibu hamil dengan risiko stunting.
"Pemerintah Kabupaten yang harus lebih proaktif, karena mereka yang punya masyarakat. Dengan kerja bersama saya pikir untuk mencapai 18 persen tidak sulit," kata Werinussa.
Menurut data hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka kasus stunting di wilayah Papua Barat masih 30 persen, naik dari 26,2 persen pada 2021.
Kabupaten Pegunungan Arfak tercatat sebagai daerah dengan prevalensi balita stunting tertinggi di Provinsi Papua Barat dengan angka kasus mencapai 51,5 persen, disusul oleh Kabupaten Manokwari dengan prevalensi stunting 36,6 persen dan Kabupaten Kaimana dengan angka stunting 29,2 persen.
