Sorong (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Sorong melalui pelatihan pengolahan pangan berbahan baku sagu dan ikan guna mengoptimalkan potensi dan memberi nilai tambah.
Anggota Komisi VII DPR RI Rico Sia di Sorong, Rabu, menjelaskan banyak potensi yang harus dikembangkan di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Sorong, agar bernilai ekonomi tinggi.
"Potensi yang banyak harus dibarengi dengan yang namanya kapasitas masyarakat, supaya potensi yang ada bisa diolah sedemikian rupa agar bernilai ekonomi," jelas Rico Sia saat berkunjung ke Kabupaten Sorong.
Ia mengatakan banyak program pemberdayaan guna peningkatan kapasitas UMKM di kementerian dan lembaga. Program-program itu, lanjutnya, menjadi perjuangan DPR RI agar untuk UMKM memiliki daya saing.
"Khusus olahan pangan sagu, kami bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada seluruh masyarakat mengolah pangan sagu menjadi lebih maksimal dan memiliki nilai jual," kata Rico Sia.
Dalam pelatihan pembuatan aneka olahan berbasis ikan, anggota Komisi VII DPR RI menggandeng Balai Diklat Industri Makassar untuk memberikan pelatihan kepada 50 pelaku UMKM di Kabupaten Sorong selama tujuh pada 24-30 Juli 2023.
Rico menilai pelatihan tersebut menjadi bagian penting untuk mengoptimalkan pengolahan potensi pangan di Kabupaten Sorong. "Ini cara yang tepat guna, supaya potensi yang ada bisa dimanfaatkan secara baik," katanya.
Ia berharap Pemkab Sorong mendata seluruh UMKM sebagai basis data untuk berbagai program strategis peningkatan kapasitas UMKM dalam pengolahan potensi sagu dan ikan di wilayah itu.
Sebagai anggota DPR RI ia berkomitmen mendukung UMKM baik dalam bentuk pelatihan maupun bantuan modal agar mereka berdaya saing dan berkembang.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Perindakop) Kabupaten Sorong Marthen Pajala menyebutkan pada 2023 jumlah UMKM mencapai 6.375 unit usaha terdiri 1.525 UMKM orang asli Papua dan 4.850 UMKM non-orang asli Papua.
Adapun upaya Pemkab Sorong dalam pemberdayaan UMKM, kata dia, pendampingan dan pelatihan akuntansi, kewirausahaan, dan manajemen UMKM.
"Itu bagian dari komitmen pemerintah bagaimana memberdayakan UMKM melalui pelatihan, pendampingan, bimbingan, dan memberikan fasilitas memadai," ujarnya.
Keberadaan UMKM di Sorong, lanjutnya, sangat strategis dan diperlukan untuk menjadi garda terdepan dalam mengatasi masalah ekonomi dan sosial.
"Saya atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada Komisi VII DPR RI yang telah memberikan perhatian kepada UMKM Kabupaten Sorong melalui berbagai pelatihan," ucapnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPR bantu dongkrak kapasitas UMKM Sorong lewat pelatihan olahan pangan
