Sorong (ANTARA) - Menteri Investasi Republik Indonesia Bahlil Lahadalia bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan mendatangkan investor dari China yang bergerak di bidang smelter nikel dan pabrik baterai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong.
"Saya pernah diberitahukan soal investor dari China itu, mereka kan mau bangun smelter nikel di sini (KEK Sorong). Tetapi mereka minta jaminan bahan baku," kata Bahlil, di Sorong, Sabtu.
Perusahaan asal China yang telah siap beroperasi di kawasan tersebut, karena sudah melakukan MoU dengan Pemerintah Kabupaten Sorong sejak April 2023 lalu.
Menurut Bahlil, pemerintah senantiasa menyambut baik adanya investor yang ingin berinvestasi di KEK Sorong, namun terkendala dengan pemenuhan bahan baku yang belum tersedia di KEK Sorong.
Berkaitan dengan itu, Bahlil telah berkomunikasi dengan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya mencari solusi bersama untuk menjawab kebutuhan investor asal China.
Salah satu upaya yang akan dilakukan Pemerintah Provinis Papua Barat Daya adalah segera menginventarisir izin usaha pertambangan (IUP-IUP) yang telah dikeluarkan oleh pemerintah namun tidak produktif, untuk ditata kembali.
“Nah memang itu salah satu masalah, saya baru bicarakan dengan Pak Gubernur adalah kami segera mengiventarisir IUP-IUP yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik di lokasi Kabupaten Sorong maupun di Raja Ampat, yang tidak produktif segera kami tata. Tujuannya apa, tidak akan mungkin Investasi masuk kalau tidak ada jaminan bahan baku. Nah jadi itu tugas kami yang akan kami dorong ke depan,” kata Menteri Investasi itu pula.
Dugaan Tarik Ulur
PT Malamoi Olom Wobok (MOW) melalui Direktur Bisnis Mohammad Said Noer sebagai pengelola KEK, menjelaskan soal adanya dugaan tarik ulur kepentingan lain di balik belum beroperasinya investor asal China di KEK Sorong.
Karena, perusahaan asal China itu telah menandatangani MoU dengan Pemerintah Kabupaten Sorong dan PT MOW pada April 2023 lalu.
“Kami tidak ada punya kepentingan di dalam, kami justru mengajak investor China untuk masuk dan berinvestasi," kata Said Noer.
Dia menyatakan, beberapa waktu lalu, pihaknya masih sempat bertemu di salah satu hotel di Jakarta untuk membicarakan kelanjutan dari investasi perusahaan tersebut di KEK Sorong.
"Tapi investor China mengharapkan bahwa lahan itu harusnya mereka miliki. Sementara SK Bupati itu menjelaskan tentang (kewenangan kami) sebagai pengelola. Bukan kami punya kewenangan untuk melakukan penjualan lahan,” ujar Said.
Sebelumnya, di dalam isi MoU pada beberapa tahun lalu antara pemerintah setempat, PT MOW dan investor China menyebutkan bahwa pihak Investor hanya akan menyewa lahan selama kurang lebih 30 tahun untuk melaksanakan operasi pembangunan smelter nikel dan pabrik baterai.
Pernyataan Said tersebut dibantah dengan tegas oleh pihak investor melalui perusahaan konsultan PT Sino Consultan Indonesia melalui Direktur PT Sino Adriana Imelda Daat.
“Kalau MoU yang sudah ditandatangani itu adalah MoU antara pihak investor dengan Pemda Kabupaten Sorong dan BUMD setempat dalam hal ini PT MOW untuk mendatangkan investor," ujar Adriana Daat.
Sebagai perusahaan konsultan, kata Adriana, pihaknya sudah menghadirkan investor. Namun kendala saat ini adalah soal bahan baku dan ketersediaan lahan yang akan digunakan masih kurang dan belum disediakan PT MOW.
"Kami sudah menghadirkan investor yang siap berinvestasi di KEK Sorong. Kendala saat ini adalah soal bahan baku dan juga ketersediaan lahan yang akan digunakan yang masih kurang. Kemudian kesiapan PT MOW sendiri dalam hal ini sebagai pengelola dari kawasan ekonomi khusus," kata dia lagi.
Pernyataan Menteri Investasi, ujar dia pula, sudah sangat jelas bahwa kendala utama adalah soal bahan baku dan kebutuhan lahan yang sangat luas, namun belum disediakan pihak PT MOW sebagai pengelola KEK Sorong.
"Jadi bukan karena ingin memiliki lahan, sehingga menjadi kendala belum beroperasinya perusahaan asal China itu. Hal ini harus kami luruskan dan jangan dibolak-balik yang akhirnya menghambat proses investasi yang sudah ditandatangani melalui MoU," kata Adriana.
Adriana mengungkapkan bahwa dalam investasi di kawasan KEK, pihaknya akan membutuhkan sebanyak 3.000 karyawan yang akan diterima secara bertahap, dengan total nilai investasi sebesar Rp22 triliun.
“Penerimaan karyawan sekitar 3.000 karyawan dengan total investasi sebesar Rp22 triliun yang dibagi dalam tiga tahapan," ujar Adriana.
Pihaknya telah siap 95 persen untuk beroperasinya investasi di kawasan KEK Sorong, dan sangat bersyukur mendapat dukungan dari pemerintah baik Provinsi Papua Barat Daya maupun Pemerintah Kabupaten Sorong. Namun terkait kendala di lapangan, saat ini pihaknya hanya menunggu kesiapan PT MOW menuju konsorsium.
"Kesiapan kami saat ini sudah 95 persen untuk beroperasi di kawasan ekonomi khusus. Dari pihak pemerintah daerah sendiri, baik Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Kadis PTSP sangat mendukung kami dalam hal ini. Saat ini kami hanya menunggu kesiapan dari pihak PT MOW," ujar Adriana pula.
Dia mengakui bahwa ketika investasi ini masuk, akan membawa dampak positif dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar KEK ini, terlebih bagi Tanah Papua dengan membuka lapangan kerja yang cukup besar.
Dugaan adanya tarik ulur kepentingan lain di balik mandeknya operasional investor China menjadi perhatian serius Pemkab Sorong. Bahkan dari informasi yang didapatkan, Pemkab Sorong telah melakukan evaluasi secara holistik terhadap kinerja PT MOW selaku perusahaan daerah.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri Investasi mendatangkan investor China ke KEK Sorong
