Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat mengevaluasi penyaluran dana hibah bagi lembaga atau organisasi guna mencegah tindakan penyalahgunaan terhadap alokasi anggaran tersebut.
Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw di Manokwari, Selasa mengatakan, pemerintah provinsi juga menghentikan dana hibah yang diusulkan oleh masyarakat atau komunitas di Papua Barat melalui mekanisme proposal.
Menjelang pelaksanaan Pra Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2023 dan PON 2024, pemerintah provinsi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga menyeleksi cabang olahraga potensial yang akan diikutsertakan dalam ajang nasional tersebut.
"Anggaran sudah masuk ke Dispora, nanti kami tambahkan lagi pada perubahan APBD tahun 2023 ini," kata Waterpauw.
Ia menilai selama ini pengiriman tim dan atlet dari masing-masing cabang olahraga dalam jumlah banyak, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap perolehan prestasi yang mengharumkan Papua Barat.
Oleh sebabnya, pola lama perlu diubah agar lebih efektif dan efisiensi anggaran dengan target prestasi yang jelas seperti keberhasilan mendapatkan medali baik perunggu atau emas.
"Tidak semua cabang olahraga mendapatkan alokasi anggaran karena disesuaikan dengan anggaran. Kami seleksi cabor mana yang berpotensi," ujarnya.
Ia berharap semua cabang olahraga memaklumi kondisi keuangan daerah yang mengalami pemotongan karena adanya pembentukan daerah otonomi baru Papua Barat Daya.
"Saya minta pengertian dari semua cabor. Tahun-tahun sebelum itu anggaran masih cukup, tapi sekarang sudah dipotong," kata Waterpauw.
