Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, menggelar rapat sub tim bahan pokok bersama para distributor dan stakeholder perdagangan untuk membahas stabilisasi harga dan stok barang kebutuhan pokok menjelang akhir tahun.
Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Kabupaten Manokwari Harjanto Ombesapu di Manokwari, Senin, mengatakan dengan rapat tersebut pemkab ingin memastikan harga stabil menjelang Natal dan tahun baru.
"Kami kumpulkan distributor, pengusaha dan perusahaan ekspedisi di Manokwari untuk mengecek harga dan barang agar saat Natal dan tahun baru tidak ada kenaikan harga," ujarnya.
Harjanto mengatakan, Pemkab Manokwari melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mendata ketersediaan bahan seluruh distributor. Pendataan tersebut dilakukan agar Pemkab dapat mengontrol dan melakukan langkah-langkah jika ada kenaikan harga.
Ia menjelaskan, selain mengecek distributor, pemerintah juga mengecek ke perusahaan ekspedisi barang. Hal itu untuk mencegah penimbunan barang di gudang yang dapat menyebabkan kenaikan harga.
"Kami mencegah jangan sampai ada spekulan penimbunan barang. Barang yang ada distributor harus segera dikeluarkan jangan di tahan-tahan di gudang," ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh pihak harus berperan untuk menjaga stabilitas harga dan stok barang. Sesama distributor maupun toko diharapkan tidak saling menjatuhkan atau membuat persaingan tidak sehat.
Ia juga mengingatkan seluruh pengusaha untuk memperhatikan kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan masuknya barang ke Manokwari.
Ketua Komisi B DPRD Manokwari Romer Tapilatu mengatakan, rapat ini untuk menjalankan salah satu fungsi pemerintah yaitu pengawasan. Pemerintah harus bisa melakukan intervensi agar harga dan stok barang terutama kebutuhan pokok bisa terjaga.
"Tidak ada jalan lain, harus ada intervensi yang berhubungan dengan ketersediaan stok sehingga mencegah inflasi cukup tinggi," ujarnya.
Pemerintah dan DPRD juga harus memberikan pengawasan selain memenuhi kebutuhan akhir tahun juga untuk memenuhi pasokan saat Pemilu 2024.
"Momen pemilu juga haru dijaga, jangan sampai jika ada gejolak masyarakat setengah mati belanja," ungkapnya.
